Medan, Harianbatakpos.com – Industri kripto di Indonesia telah berkembang pesat, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini bersiap untuk mengambil alih pengawasan sektor ini.
Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK harus sudah terlaksana paling lambat pada 12 Januari 2025.
Namun, untuk memuluskan proses tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) perlu diterbitkan sebagai turunan dari UU tersebut, dilansir dari Beincrypto.com.
Peralihan Pengawasan Kripto ke OJK: Sebuah Langkah Penting
Andreas Eddy Susetyo, anggota Komisi XI DPR RI, mendesak agar PP terkait pengawasan aset kripto segera diterbitkan sebelum 12 Januari 2025. “UU mengatakan (proses peralihan wewenang) sudah harus pindah.
Oleh karena itu, Komisi XI mendorong agar Peraturan Pemerintah terkait keuangan derivatif dan aset kripto yang selama ini rentan menjadi praktik tindak pidana pencucian uang, segera diterbitkan,” ungkapnya.
Peralihan pengawasan ini sangat penting, mengingat sektor kripto di Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, jumlah investor kripto di Indonesia telah melebihi 21 juta orang, jauh lebih cepat daripada sektor pasar modal yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai 14 juta investor.
OJK Siap Lakukan Pengawasan Lebih Ketat pada Sektor Kripto
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung upaya untuk segera meluncurkan PP terkait sektor kripto.
OJK terus berkoordinasi dengan Bappebti untuk menyusun kerangka pengawasan yang lebih baik, serta membangun infrastruktur untuk pengawasan yang lebih ketat di masa depan.
OJK juga terus melakukan program peningkatan kapasitas untuk sektor aset keuangan digital, guna memastikan industri ini dapat berkembang dengan sehat dan aman bagi para investor.
Meningkatkan Literasi Finansial di Kalangan Investor Kripto
Namun, meskipun sektor kripto berkembang pesat, masih ada tantangan besar dalam meningkatkan literasi finansial di kalangan investor kripto. Harris Turino, anggota Komisi XI DPR RI, menyoroti rendahnya tingkat literasi finansial di kalangan investor kripto.
Dengan nilai transaksi yang mencapai Rp426 triliun, Turino mengingatkan bahwa kripto yang bersifat sangat volatil bisa berisiko tinggi jika diperdagangkan oleh individu dengan pemahaman finansial yang minim.
Oleh karena itu, OJK perlu memainkan peran lebih besar dalam meningkatkan kompetensi finansial masyarakat. Tanpa pemahaman yang cukup, investor dapat menderita kerugian besar akibat fluktuasi harga yang tajam dalam pasar kripto.
Pengawasan Kripto yang Lebih Terjamin
Dengan adanya peralihan pengawasan ke OJK, diharapkan sektor kripto di Indonesia dapat dikelola dengan lebih baik, dengan pengawasan yang ketat dan literasi finansial yang meningkat.
Semua pihak, mulai dari pemerintah hingga investor, harus bekerja sama untuk memastikan sektor ini tumbuh dengan aman dan terjamin.
Komentar