Jakarta – BP: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) tetap menjadi opsi andalan dalam menindak pelaku korupsi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, sebagai tanggapan atas komentar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut OTT KPK sebagai ‘kampungan’ dan lebih menekankan pentingnya pencegahan korupsi.
“KPK melihat semangat yang beliau sampaikan itu untuk menyempurnakan pencegahan, pendidikan, maupun penindakan yang berbasis asset recovery, tetapi KPK sendiri tidak pernah menutup peluang adanya tangkap tangan,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024), dilansir dari ANTARA.
Menurut Tessa, fokus utama KPK saat ini adalah memulihkan kerugian keuangan negara atau asset recovery akibat tindak pidana korupsi. Namun, OTT tetap menjadi alat penting dalam upaya tersebut.
“Kami sangat mempertimbangkan asas manfaat dalam melakukan OTT dan memastikan biaya operasional dalam menangani perkara korupsi harus lebih rendah daripada uang yang dikembalikan ke kas negara,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa KPK akan menangani dengan serius setiap laporan dugaan atau indikasi korupsi, termasuk informasi mengenai suap atau tindak pidana lainnya.
“KPK tidak pernah menutup (opsi OTT) seandainya ada informasi adanya suap atau segala macam. Kami akan tetap menangani itu,” tegas Tessa.
Komentar