Pakar hukum Alvin Lim mengeluarkan pendapatnya mengenai kasus dugaan korupsi timah senilai Rp271 triliun yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan Helena Lim.
Menurut Alvin Lim, kasus korupsi ini menggunakan modus lama dalam mengambil uang dari pemerintah, dilansir dari Suara.com.
Dalam wawancara dengan kanal YouTube Intens Investigasi, Alvin Lim menyebutkan bahwa modus seperti ini telah lama terjadi. Uang dari korupsi tersebut bisa membuat seseorang menjadi crazy rich atau sangat kaya. Korupsi sebesar Rp271 triliun tersebut diduga melibatkan gratifikasi.
Alvin Lim juga menjelaskan bahwa dalam proses penanganan kasus ini, Kejaksaan Agung tidak hanya menangani pidana tindak pidana korupsi (tipikor), tetapi juga pencucian uang. Dalam kasus ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyita aset-aset yang dimiliki oleh Harvey Moeis.
Alvin Lim menekankan pentingnya Kejaksaan Agung tidak hanya berhenti pada tindak pidana korupsi, tetapi juga harus menindaklanjuti kasus ini dengan tindak pidana pencucian uang.
Dengan menggunakan pendekatan pencucian uang, pemerintah dapat menyita aset-aset yang dimiliki oleh Harvey Moeis yang diduga diperoleh dari korupsi senilai Rp271 triliun. Hal ini akan membantu memulihkan kerugian negara.
Menurut Alvin Lim, Sandra Dewi dan anak-anaknya telah menikmati kehidupan mewah ini dari uang yang diduga berasal dari hasil korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyita uang yang mengalir kepada mereka agar negara dan masyarakat tidak merugi.
Alvin Lim menekankan pentingnya untuk menghindari kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh kelompok-kelompok yang hidup dari hasil korupsi.
Dalam kasus ini, pemerintah harus bertindak tegas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kerugian negara dan menghentikan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Kasus ini masih dalam proses penanganan hukum dan akan terus diikuti perkembangannya. Kejaksaan Agung dan lembaga penegak hukum lainnya diharapkan dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan memulihkan kerugian negara.
Komentar