Jakarta, Batak Pos – Presiden Joko Widodo resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Istana Negara. Hadi menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pasca-pemilu 2024 yang kondusif.
“Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik,” tutur Hadi dalam keterangan pers di Istana, hari Rabu.
Hadi telah berdiskusi dengan Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo tentang situasi pasca-pemilu. Dia menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif di negara.
Hadi mengambil alih jabatan dari Mahfud Md yang mengundurkan diri pada 2 Februari 2024. Sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam, Hadi adalah Menteri ATR/BPN. Kursi Menteri ATR yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
Pasca-pemilu 2024, pemerintah dihadapkan pada tantangan politik terkait wacana hak angket yang diajukan oleh PDIP. Ganjar Pranowo, Calon Wakil Presiden dari PDIP, mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilu.
Partai-partai pendukung Capres Koalisi Perubahan juga siap menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Namun, PDIP menolak penggunaan Sirekap dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Ketika ditanya mengenai wacana hak angket dan penolakan terhadap Sirekap oleh PDIP, Hadi menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dan persatuan bangsa.
“Ya itu kan asumsi. Nanti dulu saja ya. Saya kira hal itu masih jauh, nanti saja kalau sudah ada laporan itu,” ucap Hadi setelah pelantikan di Istana Negara.
“Pilihan boleh berbeda, namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus dijaga,” tambahnya.
Terkait dengan prioritas kerja lainnya, seperti masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hadi menyatakan telah membuat skema sendiri. Sedangkan Presiden Jokowi menyebut telah menitipkan beberapa hal terkait keamanan, ketertiban, dan dukungan investasi kepada Hadi, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Komentar