Denpasar, harianbatakpos.com – Isu seputar pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Namun, DPP PDIP menegaskan tidak ada unsur transaksi politik dalam proses tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menepis anggapan bahwa pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi berkaitan dengan keputusan politik tertentu.
Pernyataan ini disampaikan Said saat menghadiri Kongres PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Jumat (1/8/2025). Menurutnya, pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto murni keputusan presiden dan tidak berkaitan dengan pertemuan antartokoh politik. Isu amnesti yang dikaitkan dengan pertemuan Megawati dan elite Gerindra disebutnya tidak berdasar.
“Tidak ada transaksi politik. Kehadiran Pak Dasco kemarin itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Prosesnya sudah direncanakan jauh sebelumnya,” kata Said Abdullah seperti dikutip dari detikNews.
Isu transaksi politik mencuat setelah publik mengaitkan momen pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dengan pertemuan sejumlah elite politik. Namun, Said menegaskan bahwa PDIP bukan partai yang menjalankan politik transaksional. Ia menolak keras tudingan bahwa Kongres PDIP dikaitkan dengan kompensasi politik dari pihak manapun.
“Kongres bukan forum untuk bertransaksi politik. Itu bukan karakter PDIP dan bukan pula karakter Bu Megawati,” tegas Said.
Lebih lanjut, Said mengaku tidak mengetahui siapa yang menginisiasi pertemuan antara Megawati, Dasco, dan Prasetyo Hadi. Ia menyatakan tidak terlibat dalam pertemuan itu dan tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait detail pertemuan.
Sementara itu, Dasco sebelumnya membagikan momen kebersamaan dalam pertemuan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut tampak Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Prananda Prabowo, dan Prasetyo Hadi.
Dasco menuliskan narasi “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan” dalam unggahan tersebut. Momen ini muncul tak lama setelah DPR RI menyetujui pertimbangan Presiden untuk memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam waktu yang hampir bersamaan, DPR dan pemerintah juga menggelar rapat konsultasi membahas amnesti dan abolisi.
Ikuti berita terbaru seputar amnesti Hasto Kristiyanto dan dinamika politik nasional lainnya di saluran resmi harianbatakpos.com melalui WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar