Medan, HarianBatakpos.com – Dalam perkembangan terbaru di dunia politik Indonesia, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan larangan kepada kepala daerah kadernya untuk ikut serta dalam retret yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapan mengenai keputusan ini, yang menyoroti dinamika internal partai dan hubungan dengan pemerintah.
Dasco menyatakan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam keputusan tersebut, mengingat acara retret ini merupakan inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri. “Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” ungkap Dasco di gedung DPR. Pernyataan ini menunjukkan sikap profesional dan independen Dasco, meskipun situasi ini muncul pasca penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK, dilansir dari Kompas.com.
Keputusan Megawati untuk melarang kepala daerah mengikuti retret tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP yang ditandatangani pada 20 Februari 2025. Dalam intruksinya, Megawati menekankan pentingnya menunggu arahan lebih lanjut sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang. Hal ini menunjukkan langkah strategis PDIP dalam menghadapi situasi yang cukup sensitif di tengah isu-isu korupsi yang melibatkan kader mereka.
Kondisi ini semakin kompleks mengingat retret tersebut dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025, dengan sejumlah menteri sebagai narasumber. Dalam konteks ini, larangan Megawati mungkin menjadi upaya untuk menjaga integritas partai dan menghindari potensi masalah lebih lanjut.
Sufmi Dasco, meskipun tidak memberikan komentar mendalam mengenai instruksi Megawati, menunjukkan bahwa hubungan antara PDIP dan pemerintah tetap harus dijaga. Ini mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan situasi yang ada.
Dalam kesimpulan, larangan Megawati kepada kepala daerah PDIP untuk mengikuti retret di Akmil menyoroti tantangan internal yang dihadapi partai. Respons Dasco menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam mempertahankan stabilitas politik di tengah isu-isu yang sensitif.
Komentar