harianbatakpos.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan teguran keras kepada para anggotanya terkait komitmen dan loyalitas pada Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menekankan pentingnya kader yang diusung partai untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan menyerap aspirasi di tingkat akar rumput. “Turun ke lapangan, turun ke masyarakat, kemudian menangkap aspirasi yang ada, kemudian tetap bersemangat,” ujar Puan di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menambahkan bahwa anggota DPRD PDIP yang tidak mendukung pasangan calon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, sesuai arahan partai, terancam dipecat. Langkah tegas ini, lanjut Djarot, dilakukan demi menjaga integritas politik partai dalam mendukung calon yang diputuskan. “Sanksinya tegas, harus dipecat,” ujar Djarot dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) di Kabupaten Batu Bara, Sumut.
Kisruh dalam internal PDIP terkait dukungan di Pilgub Sumut membuka wacana tentang pentingnya pendidikan politik yang mengedepankan nilai loyalitas dan etika. Bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang tengah menempuh pendidikan, hal ini menjadi pelajaran berharga mengenai loyalitas dan tanggung jawab sebagai pemimpin yang diamanahkan.
Dalam konteks pendidikan, penguatan loyalitas terhadap nilai dan tujuan organisasi atau institusi dapat dijadikan contoh praktis bagi mahasiswa jurusan ilmu politik, hukum, atau administrasi publik. Loyalitas yang dimaksud bukan hanya soal kepatuhan pada instruksi, melainkan bagaimana pemimpin dapat menjaga integritas dengan tidak ‘memasang dua kaki’, sesuai yang diperingatkan Djarot kepada para kader PDIP. Pendidikan politik dalam kurikulum formal bisa mengambil contoh ini untuk mengajarkan mahasiswa agar bersikap profesional, tidak mencari keuntungan pribadi, serta memahami risiko dan konsekuensi dari pelanggaran integritas.
Kejelasan sikap PDIP dalam menjaga komitmen kadernya turut menekankan pentingnya pemahaman bagi masyarakat dalam menuntut pemilu yang bersih dan jujur. Djarot menyerukan netralitas dari TNI, Polri, ASN, dan kepala desa dalam menjaga independensi pilkada Sumut ini, serta mengingatkan Bawaslu untuk tegas dalam menindak pelanggaran. “Untuk Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segera diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, dengan bersih, jujur,” tambahnya.
Seruan ini relevan bagi pendidikan masyarakat di bidang demokrasi, khususnya dalam konteks mengembangkan budaya politik yang bersih dan beretika. Pendidikan berbasis masyarakat dapat membantu membangun kesadaran bagi generasi muda agar lebih aktif dalam pengawasan pemilu serta melaporkan setiap pelanggaran, menciptakan partisipasi publik yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Djarot juga mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalitas tanpa “main-main” dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur. Pesan ini penting bagi lembaga-lembaga pendidikan yang memfokuskan pada administrasi publik dan ilmu politik, di mana profesionalisme dan transparansi harus menjadi prinsip dasar dalam bekerja di lembaga publik. Melalui pendekatan pendidikan politik yang menekankan pada profesionalitas, mahasiswa dapat lebih siap dalam memahami etika serta pentingnya transparansi di pemerintahan.
Dalam hal ini, pendidikan politik bukan hanya soal memahami konsep demokrasi, tetapi juga menjalankan peran aktif sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.BP/CW1
Komentar