Medan, HarianBatakpos.com – Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat pelantikan kepala daerah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Kemendagri dan KPU-Bawaslu yang berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025. Pelantikan ini akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Ibukota Negara.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pelantikan ini mencakup Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Hanya kepala daerah yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK yang akan dilantik. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pemerintahan, dilansir dari Liputan6.com.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pelantikan kepala daerah bersengketa dilakukan mulai 17 April 2025. Dia mengajukan tiga opsi waktu pelantikan yang perlu dipertimbangkan. Opsi pertama adalah pelantikan serentak di Ibu Kota Negara. Namun, Tito mengakui bahwa waktu tersebut mungkin terlalu lama.
Opsi kedua melibatkan pelantikan terpisah oleh Presiden, sedangkan opsi ketiga mengatur pelantikan Gubernur di Istana Negara dan Wali Kota oleh Gubernur terpilih. Semua opsi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi potensi masalah yang timbul dari pelantikan.
Pentingnya pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di 2025 adalah untuk memastikan stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif. Dengan keputusan ini, diharapkan transisi kepemimpinan dapat berlangsung dengan lancar, tanpa adanya kendala hukum.
Komentar