Medan, HarianBatakpos.com – Pemerintah Zionis Israel makin serius dalam upaya mendukung rencana Presiden AS Donald Trump melakukan pembersihan etnis di Gaza. Pada Senin malam, militer Israel mengumumkan pembentukan badan khusus untuk memindahkan warga Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menjelaskan bahwa sebuah direktorat khusus akan dibentuk untuk “kepergian sukarela” warga Gaza. Pernyataan ini muncul setelah Israel menegaskan kembali komitmennya terhadap proposal AS untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir sekitar dua juta penduduknya.
Patut dicatat bahwa kata “sukarela” adalah bahasa yang sama yang digunakan Israel saat melakukan pembersihan etnis di wilayah Palestina yang mereka caplok pada 1948. Faktanya, yang terjadi saat itu adalah pengusiran paksa warga Palestina dengan berbagai taktik teror yang kejam. “Menteri Pertahanan Israel Katz mengadakan pertemuan hari ini mengenai pemberangkatan sukarela warga Gaza, yang pada akhirnya ia memutuskan bahwa direktorat pemberangkatan sukarela warga Gaza akan dibentuk di dalam kementerian pertahanan,” tertulis dalam pernyataan yang dilansir semalam, dilansir Aljazirah, dilansir dari detik.com.
Unit Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah Israel (COGAT) mengajukan proposal awal kepada Katz untuk menyingkirkan warga Palestina. “Rencana tersebut mencakup bantuan ekstensif yang akan memungkinkan setiap penduduk Gaza yang ingin beremigrasi ke negara ketiga, untuk menerima dukungan yang mencakup pengaturan keberangkatan khusus melalui laut, udara, dan darat, antara lain,” kata kantor Katz.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejauh ini mengatakan dia “berkomitmen” terhadap proposal Amerika Serikat untuk mengambil alih Jalur Gaza dan menggusur penduduk Palestina. Pernyataan Netanyahu muncul sehari setelah ia memuji “visi Trump yang berani untuk masa depan Gaza” dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Yerusalem.
Kelompok hak asasi manusia mengecam upaya pemerintahan Trump untuk mengambil alih Gaza dan menggusur secara paksa warga Palestina, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang berarti pembersihan etnis. Proposal tersebut juga mendapat kecaman luas dari negara-negara Arab, namun akan menjadi agenda selama kunjungan Rubio ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab minggu ini.
Komentar