Medan, HarianBatakpos.com – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengungkapkan bahwa ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumut yang sedang dalam pemeriksaan terkait dugaan korupsi. Pemeriksaan terhadap lima OPD ini menegaskan komitmen Bobby Nasution untuk menciptakan pemerintahan bersih di Sumut, serta kuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.
Dilansir dari detikNews, Bobby Nasution menyampaikan hal ini saat memenuhi undangan diskusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia menekankan pentingnya integritas dan moralitas, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga seluruh jajaran OPD di bawahnya. “Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur saat ini, ada lima OPD kami yang sedang diperiksa. Integritas dan moralitas harus dijaga oleh semua pihak,” ujar Bobby dalam keterangan rilis KPK, Senin (28/4/2025).
Di tengah pemeriksaan 5 OPD Sumut terkait dugaan korupsi ini, Bobby Nasution berharap KPK memperkuat kehadirannya di pemerintah daerah Sumatera Utara. Menurutnya, kehadiran aktif KPK sangat penting untuk menjaga sistem pemerintahan tetap bersih dan mencegah kerusakan sejak dini. “Kami harus memastikan sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih untuk tetap bersih,” tegasnya.
Bobby juga menambahkan, KPK harus menjadi tempat aduan utama bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pemerintahan. “Kami berharap peran KPK di daerah semakin kuat dan intensif, sehingga sistem bisa diperbaiki dengan lebih cepat dan efektif,” tambah Bobby.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, memaparkan potensi rawan korupsi di pemerintahan daerah. Mulai dari perencanaan anggaran yang tidak akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang rentan kecurangan, lemahnya pengawasan, hingga praktik jual beli jabatan dan pelayanan publik yang rumit. Menurut Agung, untuk mencegah terjadinya korupsi seperti pada kasus pemeriksaan 5 OPD Sumut, Pemda dan DPRD harus proaktif menutup celah korupsi.
“Sebagai aktor utama di daerah, Pemda dan DPRD harus berperan aktif memastikan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, serta demokrasi lokal berjalan dengan sehat,” pungkas Agung Yudha Wibowo.
Dengan fokus pada pemeriksaan 5 OPD Sumut terkait dugaan korupsi, Gubernur Bobby Nasution menunjukkan komitmen kuatnya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Sumatera Utara.
Komentar