Jakarta, HarianBatakpos.com – Pemerintah telah mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp207,1 triliun hingga 31 Maret 2025. Jumlah tersebut setara 22,5% dari total pagu anggaran TKD dalam APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. Kinerja pencairan ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, menunjukkan peningkatan belanja negara untuk mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.
Sepanjang tiga bulan pertama 2025, realisasi TKD melebihi periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021, anggaran TKD sebesar Rp173 triliun, lalu Rp176,7 triliun pada 2022, Rp171,3 triliun pada 2023, dan Rp184,3 triliun pada 2024. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat distribusi anggaran ke daerah sejak awal tahun berjalan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa belanja pemerintah melalui transfer ke daerah tetap terjaga dan sesuai jalur. Hal ini ia sampaikan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Sri Mulyani menyatakan bahwa besarnya anggaran TKD yang telah disalurkan seharusnya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemberian pelayanan publik. Apalagi, hampir sepertiga belanja negara saat ini diarahkan langsung ke daerah.
Ia menambahkan bahwa setiap rupiah dari dana TKD harus benar-benar digunakan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat juga telah memastikan bahwa penyaluran anggaran difokuskan pada layanan publik, seperti sekolah dan puskesmas, melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga disalurkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk ASN daerah. Realisasi berbagai jenis TKD menunjukkan tren positif karena meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran.
Beberapa jenis TKD yang mengalami peningkatan realisasi antara lain DAU dari Rp111,6 triliun menjadi Rp121,2 triliun, DAK Nonfisik dari Rp31,3 triliun menjadi Rp39,5 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp24,1 triliun menjadi Rp26,1 triliun, Dana Desa dari Rp16,9 triliun menjadi Rp19,8 triliun, dan Insentif Fiskal dari Rp260 miliar menjadi Rp290 miliar.
Meskipun demikian, ada beberapa jenis dana TKD yang masih rendah penyalurannya. Realisasi DAK Fisik baru mencapai 0,01% dari total pagu anggaran. Dana hibah dan otonomi khusus (otsus) belum menunjukkan realisasi, dan Dana Keistimewaan (Dais) baru terealisasi sebesar 12,5% atau sekitar Rp150 miliar, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp210 miliar.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebagian dana TKD belum bisa disalurkan karena pemerintah daerah belum melengkapi persyaratan administratif atau belum memasuki jadwal penyaluran.
Ia menegaskan bahwa pengawasan APBN akan dilakukan lebih teliti untuk memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Komentar