Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,6 persen pada tahun 2025. Rencana tersebut diumumkan dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin. Tema rencana kerja pemerintah adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” sejalan dengan penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan bahwa target ini mencerminkan upaya Indonesia untuk keluar dari middle-income trap pada 2038 dengan pertumbuhan rata-rata setidaknya 6 persen. Sidang kabinet juga menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan hingga 6 persen-7 persen dan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4 persen-5 persen.
“Sangat strategis untuk mencapai Indonesia Emas pada rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045,” kata Suharso. Indonesia berencana mencapai pertumbuhan rata-rata sebesar 7 persen pada tahun 2041.
Selain itu, dalam sidang tersebut disepakati rasio ketimpangan sekitar 0,37 dan Indeks Modal Manusia sebesar 0,67. Target lainnya mencakup penurunan indeks gas rumah kaca menjadi 38,6, serta menjaga defisit RAPBN di kisaran 2,48 persen sampai 2,8 persen dari PDB. Presiden Jokowi juga menargetkan peningkatan belanja investasi antara 0,5 persen hingga 1 persen “below the line.”
Suharso menyatakan bahwa RKP sesungguhnya akan muncul setelah KPU mengumumkan secara resmi presiden terpilih berdasarkan hasil pemilu. Program iconic dari presiden terpilih akan dimasukkan ke dalam RKP sesuai dengan perhitungan Bappenas.
Komentar