Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah pupuk bersubsidi yang disediakan untuk petani dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton sepanjang tahun 2024. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah rapat terbatas tentang pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin.
“Insya Allah petani tidak usah lagi risau dan khawatir tentang pupuk. Pak Presiden (Jokowi) sudah memenuhi kebutuhan petani seperti pada tahun 2014-2018, juga kuantum pupuk (dinaikkan menjadi) 9,55 juta ton,” kata Menteri Amran.
Selain peningkatan kuota pupuk bersubsidi, Menteri Amran juga mengungkapkan kemungkinan adanya diskon pupuk dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diharapkan dapat meningkatkan akses para petani untuk mendapatkan pupuk. Pemerintah juga telah mempermudah persyaratan bagi petani yang ingin membeli pupuk bersubsidi melalui kartu tani atau KTP.
“Seluruh harapan petani di Indonesia dipenuhi dalam rapat tadi; pupuk naik dua kali lipat jumlah kuantumnya. Kepada seluruh gubernur dan bupati di Indonesia, pupuk yang ada saat ini diberikan keleluasaan kepada petani apabila mau tanam,” tambahnya.
Terkait dengan pupuk non-subsidi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan diskon sekitar 40 persen bagi petani.
“Tadi saya usulkan dan Bapak Presiden (Jokowi) menyetujui bahwa nanti pupuk non-subsidi itu akan diberikan diskon kira-kira 40 persen sehingga kebutuhan pupuk bisa disediakan secara masif,” kata Menteri Airlangga.
Rencana penambahan kuota pupuk bersubsidi dan pemberian diskon pupuk non-subsidi ini dimatangkan pemerintah guna merespons tingginya harga beras di pasaran. Pemerintah juga menetapkan penambahan subsidi pupuk menjadi Rp14 triliun.
Komentar