Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki ruang cukup besar untuk melakukan shock absorber (peredam guncangan) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga beras.
“Pemerintah masih memiliki ruang cukup besar untuk melakukan shock absorber, pemerintah menganggarkan perlinsos tahun ini sebesar Rp496 triliun,” kata Rully kepada ANTARA di Jakarta.
Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp443,4 triliun. Rully menyatakan bahwa anggaran perlinsos dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat, terutama ketika menghadapi kenaikan harga beras yang masih terjadi saat ini.
“Harga beras premium di sejumlah wilayah di Indonesia mencapai Rp15.000 sampai dengan Rp16.000 per kilogram. Namun, pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) komoditas pokok tersebut,” tambahnya.
Rully menyatakan bahwa kenaikan harga beras dapat mengganggu daya beli masyarakat. Kemungkinan inflasi komponen harga bergejolak Februari 2024 masih di kisaran 7 persen secara year on year (yoy), tetapi inflasi secara keseluruhan diperkirakan akan berada pada 2,6 persen (yoy).
Sebelumnya, pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebesar 12,4 persen dari outlook APBN 2023 untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan mendukung masyarakat berpendapatan rendah. Peningkatan anggaran tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU BP) kelas III, serta subsidi energi dan non-energi.
Komentar