Pemerintah Indonesia telah menetapkan kuota impor sejumlah komoditas strategis untuk memastikan kecukupan cadangan pangan pemerintah (CPP). Keputusan tersebut merupakan hasil dari rapat neraca komoditas yang berlangsung di Kementerian Koordinator Perekonomian, melibatkan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.
Rapat terbatas neraca komoditas ini menjadi forum penting untuk menentukan kebutuhan importasi beberapa komoditas utama, termasuk beras, gula pasir, daging kerbau, sapi, dan jagung untuk keperluan peternak. Importasi tersebut diarahkan untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah (CPP) dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik.
Menurut data yang diterima dari Badan Pangan Nasional, kuota impor untuk Gula Kristal Mentah (GKM) atau gula konsumsi telah ditetapkan sebanyak 708 ribu ton. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kuota impor GKM pada tahun 2023 mencapai 900 ribu ton.
“Keputusan menetapkan kuota impor ini didasarkan pada hasil evaluasi dan proyeksi kebutuhan dalam rangka memastikan ketersediaan cukup stok pangan strategis di negara ini,” ungkap juru bicara Kementerian Koordinator Perekonomian.
Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menghadapi potensi ketidakpastian pasokan pangan akibat berbagai faktor, seperti kondisi cuaca ekstrem, fluktuasi harga global, dan perkembangan lainnya yang dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan pangan di dalam negeri.
Selain GKM, rapat juga menetapkan kuota impor untuk komoditas lainnya seperti beras, daging kerbau, sapi, dan jagung yang akan digunakan untuk mendukung sektor peternakan.
Badan Pangan Nasional telah mengumumkan penugasan impor sejumlah komoditas strategis guna memastikan cadangan pangan pemerintah (CPP) terpenuhi sepanjang tahun 2024. Penugasan ini mencakup impor beras sebanyak 2 juta ton, daging kerbau 100 ribu ton, daging sapi 20 ribu ton, dan jagung 500 ribu ton.
Penugasan impor beras sebanyak 2 juta ton diberikan kepada Perum Bulog, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan yang memiliki tugas utama dalam pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP). Perum Bulog telah melakukan penjajakan ke beberapa negara untuk memastikan pasokan beras yang memadai.
“Penugasan impor ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah untuk operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan beras. Penyaluran bantuan pangan ini direncanakan diperpanjang hingga Juni 2024,” ujar juru bicara Badan Pangan Nasional.
Selanjutnya, pemerintah menetapkan impor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton, dengan 50 ribu ton diberikan kepada sektor swasta. Perum Bulog mendapatkan tugas untuk mengimpor 50 ribu ton sisanya. Sementara itu, impor daging sapi sebanyak 20 ribu ton ditugaskan kepada Holding BUMN Pangan, yaitu ID Food.
Selain itu, impor jagung sebanyak 500 ribu ton ditetapkan untuk pakan peternak. Badan Pangan Nasional melaporkan bahwa sebanyak 250 ribu ton jagung telah masuk Indonesia, sementara sisanya diproyeksikan akan tiba pada awal 2024.
Pemerintah melalui Perum Bulog mengumumkan penugasan impor jagung yang akan dibagikan secara langsung kepada peternak ayam dan telur, berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Perum Bulog sendiri. Langkah ini diambil dalam rangka mendukung sektor peternakan dan menjaga stabilitas pasokan pakan ternak di dalam negeri.
Penugasan impor jagung tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kecukupan bahan baku pakan peternak dan mendukung kelangsungan produksi industri peternakan di Indonesia. “Dengan penugasan ini, kami berharap dapat memberikan dukungan langsung kepada para peternak ayam dan produsen telur di tanah air,” kata juru bicara Perum Bulog.
Dalam konteks ini, pemerintah memastikan bahwa distribusi impor jagung akan didasarkan pada data yang telah dihimpun oleh Perum Bulog. Hal ini bertujuan agar bantuan pangan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif langsung kepada sektor peternakan.
Sementara itu, terdapat pengurangan jumlah impor pada beberapa komoditas dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti pada impor gula. Pengurangan ini dilakukan guna mendorong peningkatan produksi gula dalam negeri, sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai swasembada gula.
Tidak hanya gula, impor beras juga mengalami penurunan, mencapai 3,5 juta ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3 juta ton. Realisasi impor beras pada tahun 2023 telah disalurkan kepada masyarakat melalui program operasi pasar dan bantuan pangan beras. Operasi pasar dilakukan sebagai respons terhadap tingginya harga beras di pasaran sepanjang tahun 2023 yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Walaupun pemerintah telah menetapkan kuota impor, jumlah impor produk pangan akan selalu mengikuti kondisi produksi dalam negeri. Jika pasokan dalam negeri mencukupi, impor dapat dikurangi. Neraca komoditas juga akan dievaluasi pemerintah setiap 3 bulan sekali, memastikan bahwa kebijakan impor tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pangan dalam negeri. Sebagai contoh, penugasan impor beras pada tahun 2023 awalnya sebanyak 2 juta ton, namun pada akhir tahun ditambah sebanyak 1,5 juta ton sebagai respons terhadap dinamika pasar.
Komentar