Medan, HarianBatakpos.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah.
Politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan bahwa partai berlogo banteng itu tidak akan terburu-buru mengambil sikap terkait usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih melalui DPRD.
“Kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama dalam politik yang diwujudkan dalam Pemilu langsung,” ujarnya, dikutip dari tempo.co.
Menurut Deddy, PDIP akan melakukan pengkajian mendalam terhadap usulan ini setelah RUU Pilkada masuk dalam Prolegnas 2025. “Kami tetap ingin Pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat one man one vote,” tegasnya.
Hal ini menunjukkan bahwa PDIP mengutamakan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.
Mengenai isu biaya pelaksanaan Pilkada yang dianggap mahal, Deddy mengungkapkan bahwa tingginya biaya tersebut disebabkan oleh politik uang yang dilakukan oleh partai politik.
“Kalau partai itu membumi–mengakar tidak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal,” jelasnya. Ini mencerminkan pandangan PDIP bahwa pengelolaan politik yang baik dapat mengurangi biaya kontestasi.
Deddy juga menambahkan bahwa ada banyak kajian yang dapat digunakan untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah. “Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat,” ungkapnya.
Dengan demikian, PDIP menunjukkan komitmennya untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Komentar