Langkat-BP: Pemerintah Kabupaten Langkat melalui zoom, mengikuti deklarasi Program Desa Ramah Perempuan, yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Desa RI, dari Ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (11/11/2020).
Dari Langkat, deklarasi dipimpin Kadis PMD Langkat Sutrisuanto, di dampingi Kadis Kominfo Langkat H. Syahmadi Sekdis PMD Sumarlin Sinulingga dan Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Desa Kristina.
Sutris menyampaikan, deklarasi membahas program desa ramah perempuan dan peduli anak, sebagai strategi akselerasi pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals).
“Yakni pembangunan total atas desa,”jelasnya.
Di kesempatan itu, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengatakan, saat ini masih banyaknya kesenjangan pembangunan khususnya untuk perempuan dan anak. Sehingga pemerataan pembangunan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi oleh kelompok rentan yaitu perempuan dan anak.
Untuk itu, sebutnya, perlu adanya perlindungan kelompok ini sebagai pemerataan SDM dalam pembangunan.
“Jadi dalam hal ini perempuan dan anak perlu dilibatkan dalam pengambil keputusan, agar mereka tidak hanya menjadi kelompok yang senantiasa dianggap lemah,” ungkapnya.
Maka, perlunya kesetaraan gender dimana peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama.
Menanggapi hal itu, Mentri Desa Tertinggal Ahmad A. Halim Iskandar, mengajak semua pihak terkait, untuk tidak berpatok pada konsep, namun harus pada implementatif. Agar desa tidak hanya dirasa oleh golongan elit, namun di harapkan desa bisa di rasakan oleh masyarakat paling bawah.
Terpisah, Pemerintah Australia melalui manister counsellor GDH, Kirsten Bishop, selaku Kedutaan besar Australia untuk Indonesia, menyambut baik deklarasi ini.
Bahkan memberikan apresiasi kepada Menteri PPP dan Mentri desa, atas terselenggaranya program desa ramah perempuan dan anak.
Sebab menurutnya, sangat penting kesetaraan gender dalam capaian target strategis desa, melalui program desa ramah perempuan dan layak anak.
Selanjutnya, acara diakhiri dengan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Desa dan Kementerian PPPA. (BP/L1)
Komentar