Kota Medan
Beranda » Berita » Pemprov Sumut Dorong Pemkab-Pemkot Anggarkan IPRO untuk Genjot Investasi

Pemprov Sumut Dorong Pemkab-Pemkot Anggarkan IPRO untuk Genjot Investasi

Kantor gubernur Sumut

Medan-Bp: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menekankan pentingnya pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran dalam pembuatan dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer). Langkah ini dianggap krusial guna mempercepat masuknya investasi ke daerah-daerah tersebut.

 

“Kalau pemerintah kabupaten-kota menyiapkan anggaran untuk IPRO berarti mereka memiliki skala prioritas untuk investasi di wilayah mereka,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara (PMPTSP Sumut) Faisal Nasution di Medan, Kamis.

Pedagang dan PUD Pasar Medan Kolaborasi Majukan Pasar Pusat Pasar

 

Menurut Faisal, IPRO memegang peran vital dalam investasi karena berisi informasi lengkap mengenai proyek, mulai dari lokasi, sumber bahan baku, peluang pasar, hingga kelayakan finansial. Dengan dokumen ini, investor bisa mendapatkan gambaran jelas tentang proyek yang ditawarkan.

 

Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan tidak bergantung pada APBD Provinsi atau APBN untuk pembuatan IPRO. “Kami ingin melihat keseriusan kabupaten dan kota untuk menghadirkan IPRO. Kalau berharap ke Pemprov, saat ini kami sedang fokus memprioritaskan beberapa kegiatan khususnya PON 2024,” kata Faisal.

Pemilik Akun Presiden Mangkok Ditangkap Polda Sumut Kasus Pornografi Online

 

Faisal juga menegaskan bahwa Pemprov Sumut terus mendukung investasi melalui berbagai inisiatif seperti forum North Sumatra Invest (NSI) yang bekerja sama dengan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia. Melalui NSI Investment Challenge 2024 yang diluncurkan pada Februari, 33 kabupaten-kota di Sumut telah menjaring 20 peluang investasi di 16 daerah.

 

“Melalui NSI, kami mencari lokasi potensial, melakukan kurasi dan memberikan pendampingan serta pembinaan, termasuk memberikan pemahaman bagaimana membuat IPRO,” tutur Faisal.

 

Salah satu daerah yang aktif menawarkan investasi adalah Kabupaten Toba, yang memiliki kawasan agrowisata seluas sekitar 8,6 hektare di Kecamatan Lumban Julu. Namun, Kabupaten Toba terkendala biaya untuk membuat IPRO yang diperkirakan mencapai Rp400 juta-Rp500 juta, ungkap Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba, Mery Situmorang.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *