MEDAN-BP: Pemprovsu mendukung sepenuhnya rencana DPRD-SU pembentukan Panitia Khusus Keamanan, dan Keselamatan Pelayanan(PKKKP) di Kawasan Danau Toba.
Hal itu ditegaskan Sekdaprovsu Dr Ir Hj R Sabrina MSi menyangkut adanya rencana DPRD Sumut untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Kawasan Danau Toba.
Disebutkan, Pemprovsu sangat mendukung dan mengapresiasi kebijakan DPRD Sumut membuat PKKKP di Kawssan Danau Tobs guna mengantisipasi kejadian serupa, tragedi KM Sinar Bangun, tidak terulang di masa depan.
“Sepanjang ketersediaan dana dan regulasinya memungkinkan, hal ini sangat urgen dimasukkan ke dalam pembahasan APBD murni 2019,” ujar Sabrina saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula DPRD Sumut, Senin (2/7).
Sabrina mengatakan bahwa hasil dari pansus nantinya akan sangat mendukung keperluan ekonomi dan pariwisata.
Hal ini karena masalah pelayaran adalah urat nadi pergerakan manusia dan barang. Jika faktor keselamatannya tidak diperhatikan, maka kepercayaan wisatawan untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata pun akan berkurang.
“Impian kita untuk menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia harus kita barengi dengan kesiapan kita untuk mengikuti standar-standar keamanan dan keselamatan bertaraf internasional. Kalau pelayaran wisata kita, life jacket pun tidak tersedia, sulit kita mewujudkan Danau Toba jadi Monaco of Asia,” katanya.
Sabrina pun berharap agar langkah ini juga didukung oleh semua komponen, stakeholder terkait, juga termasuk masyarakat. Bagi masyarakat, Sabrina berpesan agar tegas dalam menuntut hak sebagai penumpang kapal, seperti meminta tiket dan life jacket.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Drs Muhammad Zein Siregar MSi menyampaikan bahwa saat ini Dishub Sumut, Kemenhub dan Pemkab di Kawasan Danau Toba (KDT) telah melakukan langkah-langkah antisipasi berupa kegiatan Ramp Check.
Ditegaskan, Ramp Check ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting pemenuhan aspek keselamatan dan pelayanan kapal, serta pelabuhan di KDT.
“Tujuan lainnya dari Ramp Check ini yakni untuk melaksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran terhadap penumpang dan operator kapal di KDT,” tegasnya.
Maka untuk mencapai tujuan ini telah kita susun 8 kegiatan prioritas, termasuk diantaranya pelarangan kapal melebihi kapasitas, mewajiban penggunaan life jacket, penggunaan dermaga resmi, kelengkapan sertifikat kecakapan kapal, dan lainnya.
Dari sektor pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Dr Ir Hj Hidayati MSi mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) keamanan dan kenyamanan pariwisata.
Dari hasil FGD tersebut, Hidayati berharap dibuatnya Perda yang mendukung pengadaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan Cagar Budaya Provinsi (CBP).
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli ST sebagai pemimpin rapat menyampaikan bahwa RDP digelar untuk mengkaji musibah KM Sinar Bangun.
“Untuk hasil RDP, kita akan membentuk Pansus dimana output-nya berupa Perda tentang keamanan dan keselamatan pelayaran di KDT,” jelas Nezar.(BP-P2)
Komentar