HarianBatakpos.com – Pendanaan pinjaman lunak dari Bank Dunia sebesar 635 juta dolar AS untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini sedang menunggu finalisasi di Kementerian Keuangan. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa secara prinsip, Bank Dunia telah setuju, tinggal menunggu finalisasi di tahap Kementerian Keuangan.
AHY mengungkapkan bahwa pendanaan pinjaman lunak ini merupakan upaya untuk mengatasi gap anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025, yang memiliki pagu indikatif hanya sebesar Rp6,4 triliun. Oleh karena itu, pendanaan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi lembaganya dalam menyelesaikan masalah reforma agraria.
Pendanaan pinjaman lunak ini awalnya sebesar 200 juta dolar AS, namun setelah negosiasi, angkanya naik menjadi 635 juta dolar AS atau sekitar Rp10 triliun. Tambahan anggaran yang semula Rp6,4 triliun menjadi Rp14 triliun ini akan digunakan untuk optimalisasi penyelesaian target pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), redistribusi tanah, dan konsolidasi tanah.
Selain itu, AHY menjelaskan bahwa ada pekerjaan besar di bidang tata ruang, seperti menyelesaikan 2.000 RDTR atau rencana detail tata ruang, yang baru tercapai 25 persen. Untuk mengejar hingga 100 persen, diperlukan sumber daya dan anggaran yang memadai.
Selain anggaran, ATR/BPN juga menghadapi tantangan berupa tumpang tindih regulasi terkait pertanahan. Oleh karena itu, sinergi antar kementerian/lembaga akan ditingkatkan untuk memitigasi masalah ini, seperti dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sinergi ini berfokus pada integrasi peta (one map policy) untuk mengoptimalkan penataan tata ruang.
“Bukan kuat-kuatan sesuai dengan teritori atau otoritas masing-masing. Kita cari titik tengahnya karena tujuan setiap kementerian sama, yaitu menyukseskan program presiden,” kata AHY.
Pada Jumat (14/6), Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan pihaknya mendukung rencana penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN yang diajukan sebesar Rp14 triliun. Dukungan ini diberikan untuk memastikan kinerja Kementerian ATR/BPN dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia secara maksimal.
“Bukan hanya Rp14 T, saya secara resmi kemarin meminta kepada Kementerian ATR/BPN melalui Pak Sekjen supaya itu dievaluasi kembali, dinaikkan, untuk mendukung kerja-kerja ATR/BPN,” ujar Junimart.
Komentar