Jakarta, HarianBatakpos.com – Penertiban premanisme berkedok ormas menjadi sorotan serius Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Eddy mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menertibkan aksi premanisme yang mengganggu pelaku usaha dan industri. Menurutnya, aksi premanisme berkedok ormas ini mengancam iklim investasi di tanah air, yang dapat berimbas pada terhambatnya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Dalam keterangan resminya, Eddy menegaskan pentingnya penertiban premanisme berkedok ormas untuk menjaga iklim investasi yang kondusif. Ia menyatakan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu investasi di Indonesia, itu berarti turut mengganggu upaya pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan. Keamanan dan kepastian hukum disebut Eddy sebagai faktor utama yang sangat dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal di Indonesia.
Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa penertiban premanisme berkedok ormas sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi investor. Dengan jaminan keamanan, kata dia, investor tidak akan ragu membuka usaha, bahkan di wilayah yang infrastrukturnya belum sepenuhnya memadai. “Misalnya belum ada jalan, listrik, atau perumahan, tetapi jika keamanan dan penegakan hukum dilakukan secara tegas, investor tetap akan berani masuk,” jelasnya.
Penertiban premanisme berkedok ormas menjadi krusial, lanjut Eddy, mengingat investasi adalah sektor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. Ia menyoroti bahwa di tengah lemahnya daya beli masyarakat dan hambatan ekspor akibat melemahnya harga komoditas serta kebijakan tarif dari Amerika Serikat, masuknya investasi bisa menjadi penyelamat kinerja ekonomi nasional.
Selain itu, Eddy juga mengingatkan bahwa Indonesia telah menargetkan nilai investasi sebesar Rp 1.900 triliun pada tahun 2025. Tanpa adanya penertiban premanisme berkedok ormas, kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia bisa terganggu dan mempersulit pencapaian target tersebut. “Ini bukan angka kecil, dan kita harus menjaga kepercayaan investor agar tidak hilang,” ujar Eddy.
Karena itu, Eddy mendesak pemerintah agar tidak ragu melakukan penertiban premanisme berkedok ormas secara tegas dan cepat. Ia meyakini, semakin cepat tindakan diambil, semakin kuat sinyal yang dikirimkan kepada dunia usaha bahwa pemerintah serius menjaga keamanan investasi di Indonesia. “Semakin dini penanganan dan penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme tersebut dilakukan, maka Indonesia akan menunjukkan komitmennya pada dunia usaha bahwa premanisme tidak akan ditoleransi,” tutup Eddy.
Komentar