Jakarta, Batak Pos – Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), memproyeksikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut hitung cepat, pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, unggul dari dua paslon lain.
“Tentu kebijakan Prabowo-Gibran tidak jauh berbeda dengan Jokowi, genjot infrastruktur dan pembangunan fisik secara masif,” kata Nailul.
Dengan strategi serupa, Nailul memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap akan berada di angka 5 persen. Dia menilai faktor investasi di bawah Kementerian Investasi belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi. “Faktor investasi di bawah Bahlil pun belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. Komposisi menteri yang kemungkinan ada beberapa pos yang sama, saya rasa kemungkinan akan sama kebijakan yang diambil,” ungkapnya.
Program kampanye Prabowo-Gibran yang lebih menitikberatkan pada biaya yang tidak menghasilkan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam jangka pendek-menengah. “Efeknya relatif terbatas. Jadi saya rasa pertumbuhan ekonomi masih mirip selama pemerintahannya Pak Jokowi, sekitar 5 persen,” tambahnya.
Nailul juga memproyeksikan bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Namun, dia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan Jokowi bersamaan dengan program Prabowo-Gibran dapat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Makan siang gratis, dan beberapa kebijakan lainnya akan menguras APBN. Larinya akan ke utang negara. Jika kebijakan masih ugal-ugalan saya rasa utang bisa naik 1,5 hingga 2 kali lipat di tahun 2029. Ini yang harus kita kawal,” tegasnya.
Dalam hitung cepat Litbang Kompas, Prabowo-Gibran unggul 58,48 persen, sedangkan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud masing-masing mendapatkan 25,21 persen dan 16,31 persen. Data tersebut berasal dari penghitungan sebesar 99,80 persen dari total 2.000 TPS sampel. Quick count Litbang Kompas memiliki margin of error sebesar 1 persen dan bukan merupakan hasil resmi. Penetapan hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU dijadwalkan paling lambat pada 20 Maret 2024.
Komentar