Medan, harianbatakpos.com – Masalah pengangguran pemuda di Indonesia kembali menjadi sorotan media asing. Al Jazeera, jaringan berita internasional berbasis di Qatar, menyoroti realita sulitnya anak muda Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak di tengah pertumbuhan penduduk dan ketimpangan pasar kerja. Dalam laporannya, Al Jazeera mengungkap bahwa 16 persen dari total 44 juta generasi muda atau Gen Z di Indonesia belum memiliki pekerjaan.
Fenomena pengangguran pemuda Indonesia ini menjadi yang tertinggi di kawasan Asia, bahkan dua kali lipat lebih besar dari angka pengangguran pemuda di Thailand dan Vietnam. Kondisi ini menggambarkan tekanan berat yang dihadapi generasi muda dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai dengan pendidikan mereka.
Survei dari ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura pada Januari 2025 juga menunjukkan bahwa anak muda Indonesia cenderung lebih pesimistis terhadap masa depan ekonomi negara dibandingkan rekan-rekan mereka di negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Hanya 58 persen anak muda Indonesia yang menyatakan optimis terhadap program ekonomi pemerintah, jauh di bawah rata-rata 75 persen dari negara tetangga.
Situasi ini memicu keresahan yang sempat meluap ke jalan pada Februari lalu saat mahasiswa menggelar gerakan “Indonesia Gelap” sebagai bentuk protes terhadap pemotongan anggaran layanan publik. Menurut para ekonom, tingginya pengangguran pemuda disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari regulasi ketenagakerjaan yang kaku, rendahnya upah, hingga minimnya pelatihan vokasional dan peluang magang.
“Banyak yang akhirnya enggan masuk ke dunia kerja formal karena upah yang ditawarkan jauh dari ekspektasi. Akhirnya mereka memilih menganggur atau masuk ke sektor informal,” kata Adinova Fauri dari CSIS Jakarta.
Dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia memang telah lama menghadapi persoalan struktural di sektor ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 56 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, tanpa jaminan sosial dan kepastian kerja. Ini menjadikan pengangguran muda dan informalitas sebagai tantangan besar yang harus segera diselesaikan.
Deniey Adi Purwanto, dosen ekonomi dari IPB University, juga menyoroti ketimpangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja. “Kita mengalami lonjakan lulusan SMA dan perguruan tinggi, tapi pasar kerja tidak mampu menyerap mereka secara optimal. Banyak lulusan sarjana yang menolak pekerjaan bergaji rendah dan akhirnya memilih menganggur,” jelasnya.
Kisah nyata seperti Andreas Hutapea, lulusan sarjana hukum dari Medan, menggambarkan pahitnya realitas tersebut. Andreas sempat mendaftar CPNS dan jaksa namun gagal. Cita-cita menjadi tentara pun pupus karena tidak memenuhi syarat tinggi badan. Kini, ia kembali tinggal di rumah orang tuanya dan membantu mengelola toko kelontong kecil milik keluarga di pinggiran Medan.
“Aku buka toko buat mereka pagi-pagi, duduk di sana seharian melayani pembeli, lalu bantu tutup malamnya,” ujar Andreas, yang lulus SMA pada 2020 dan menyelesaikan kuliah lebih cepat dari biasanya. Meski tak digaji, Andreas bersyukur masih mendapat tempat tinggal dan makan dari orang tuanya.
Selain menjaga toko, Andreas juga bekerja paruh waktu sebagai teknisi pemasangan sistem suara untuk pesta dan pernikahan. “Aku nggak mau jadi beban buat orang tuaku yang udah bayar semua biaya kuliahku,” ucapnya sambil menahan haru.
Kisah seperti Andreas kini banyak terjadi di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Kurangnya pemerataan pembangunan dan minimnya infrastruktur ketenagakerjaan membuat anak muda daerah semakin sulit mengakses pekerjaan layak. Al Jazeera menilai Indonesia butuh reformasi besar dalam sistem ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi agar generasi muda tidak terjebak dalam lingkaran pengangguran.
Ikuti informasi aktual tentang isu sosial dan ekonomi Indonesia hanya melalui saluran resmi harianbatakpos.com di WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar