Jakarta, Harianbatakpos.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meningkatkan patroli untuk mencegah pelanggaran selama pelaksanaan kampanye dan masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin, mengungkapkan bahwa patroli akan dilakukan hingga 23 November 2024.
“Patroli ini juga akan fokus pada hari tenang pada 24, 25, dan 26 November, agar tidak ada pelaksanaan kampanye di DKI Jakarta selama periode tersebut,” kata Burhanuddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Seluruh jajaran Bawaslu DKI, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun kelurahan, telah menerima instruksi untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan setiap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pengawasan juga mencakup tim kampanye paslon serta relawan, guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hingga kampanye berakhir.
“Setiap pasangan calon (paslon) yang akan berkampanye di DKI Jakarta diwajibkan melaporkan kegiatan kampanye mereka kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan demikian, kami dapat meneruskan informasi tersebut kepada jajaran kami untuk melakukan pengawasan yang melekat,” jelas Burhanuddin.
Dengan keterbatasan personel, Bawaslu juga mengajak masyarakat Jakarta untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran oleh paslon. Masyarakat dapat melapor langsung ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta atau Bawaslu tingkat kota dan kabupaten, serta melalui platform pengaduan yang disediakan di media sosial.
“”Pengawasan kami melibatkan partisipasi masyarakat,” tambah Burhanuddin..
Selain itu, Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan patroli untuk mencegah praktik politik uang selama masa kampanye dan masa tenang Pilkada Jakarta 2024. Patroli ini diiringi dengan sosialisasi mengenai larangan politik uang serta sanksi yang tercantum dalam Pasal 73 dan Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016.
Burhanuddin berharap pelaksanaan kampanye hingga masa tenang dan pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung damai, tanpa adanya ujaran kebencian, dan agar setiap paslon tetap fokus memperkenalkan visi, misi, serta program mereka untuk Jakarta.
“Dengan demikian, masyarakat dapat menentukan pilihan terbaik untuk kemajuan Jakarta tanpa adanya transaksi uang atau barang,” pungkasnya.
Komentar