Perkembangan KPU di Indonesia sebagai Pilar Demokrasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia. Sejarah berdirinya dan perkembangan KPU mencerminkan evolusi sistem demokrasi di Indonesia sejak masa reformasi hingga saat ini.
KPU Masa Soekarno
Setelah revolusi kemerdekaan pada 7 November 1953, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia Pemilihan Indonesia bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
KPU Masa Soeharto
Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. Bertindak sebagai ketua LPU adalah Menteri Dalam Negeri dengan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan.
KPU Masa BJ Habibie
Di masa BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terbentuk. LPU bentukan Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 1999.
Pembentukan KPU ini mengingat desakan masyarakat yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Sebab kepemerintahan dan lembaga-lembaga lain adalah produk Pemilu 1997 era orde baru yang sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia.
KPU Masa Gusdur
Di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, perombakan struktur KPU melalui Keppres No. 70 Tahun 2001. Sebagai upaya perbaikan dari pembentukan KPU di era pemerintahan Presiden BJ Habibie. Akibatnya, terjadi pemangkasan struktur pejabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang menjadi 11 orang saja.
Anggota KPU terdiri dari unsur LSM dan akademisi. Tujuan pemangkasan anggota KPU ini supaya mekanisme kerja KPU dapat berjalan lebih efektif. Dibandingkan KPU sebelumnya dengan anggota yang berjumlah banyak.
KPU Masa Megawati
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dilakukan pembentukan tim seleksi anggota KPU. Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU pasca perbaikan struktur KPU era Presiden Abdurrahman Wahid.
Tim seleksi ini berfungsi membantu Presiden dalam menetapkan calon anggota KPU yang baru dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemilihan secara demokratis.
KPU Masa Kini
Pembentukan kepengurusan KPU periode 2007-2012 berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Seleksi Keanggotaan KPU. Bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2009. Kemudian, KPU periode 2007-2012 ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota. KPU yang ketiga ini dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Oktober 2012.
Selanjutnya KPU mengalami pergantian anggota dan kepemimpinan ketika Indonesia berganti pemimpin. Saat ini KPU tidak hanya menjadi lembaga yang mengawasi Pemilu, namun juga memastikan Pemilu berjalan aman, jujur, dan tak merugikan masyarakat.
KPU Indonesia,seiring dengan perkembangan demokrasi dan tuntutan reformasi, telah menjadi pilar penting dalam mengelola proses pemilihan umum di Indonesia. Dengan kemandirian, ketelitian, dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi, KPU terus berupaya menjaga integritas dan keberlanjutan sistem demokrasi Indonesia.
Sumber: kompas.com
Komentar