Jakarta, HarianBatakpos.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina Patra Niaga tengah menyiapkan aplikasi subpangkalan LPG 3 kg guna memperkuat pencatatan pembelian gas bersubsidi secara digital dan tepat sasaran.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM untuk membangun sistem pencatatan yang lebih sederhana dan mudah digunakan. “Kami sedang menyiapkan sistem seperti MAP (Merchant Application Pertamina), tapi versi yang lebih simpel agar bisa dipahami subpangkalan,” ujarnya, Rabu (7/5/2025), di Jakarta.
Selama ini, aplikasi MAP hanya mencatat alur distribusi dari pangkalan ke subpangkalan, tanpa menyentuh langsung proses pembelian oleh konsumen. Oleh karena itu, kehadiran aplikasi subpangkalan LPG 3 kg dianggap penting agar pendataan bisa dilakukan lebih akurat hingga ke tingkat pengguna akhir.
Menurut Heppy, melalui aplikasi baru tersebut, para subpangkalan dapat mencatat data konsumen secara digital. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pengembangan aplikasi subpangkalan LPG 3 kg ini juga menyusul keputusan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mengangkat status pengecer menjadi subpangkalan pada awal Februari 2025. Perubahan sistem ini terjadi setelah kebijakan pembatasan distribusi hanya melalui pangkalan dinilai menimbulkan tantangan di masyarakat, termasuk lonjakan harga di tingkat pengecer.
Kebijakan awal yang membatasi distribusi gas 3 kg hanya melalui pangkalan bertujuan menstabilkan harga karena sebelumnya banyak pengecer menjual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi. Namun setelah diterapkan selama tiga hari, ditemukan berbagai kendala di lapangan, sehingga Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg, dengan catatan ada pengawasan ketat terhadap harga dan distribusinya.
Untuk itu, aplikasi subpangkalan LPG 3 kg diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan distribusi gas subsidi secara transparan dan efisien. Uji coba sistem pencatatan ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Dengan sistem digitalisasi ini, pemerintah berharap proses distribusi gas bersubsidi bisa lebih efisien dan terkontrol. “Kami harapkan dengan sistem yang lebih mudah, pendataan bisa dilakukan lebih lancar,” tutup Heppy.
Komentar