Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) saat ini menjadi rujukan utama dalam strategi pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan tingkat kemiskinan, dan penanggulangan stunting.
Arief menjelaskan bahwa FSVA digunakan sebagai panduan dalam menetapkan lokasi dan target intervensi program pengentasan daerah rawan pangan. FSVA menyusun indikator yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
Bapanas baru saja merilis hasil penyusunan FSVA dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023. Analisis menunjukkan bahwa sejumlah kabupaten/kota mengalami perbaikan status daerah rentan rawan pangan, mencerminkan pergerakan positif dalam ketahanan pangan Indonesia.
Ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13 persen daerah yang teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3, jumlahnya mengalami penurunan sebanyak 6 kabupaten/kota dibandingkan hasil FSVA tahun 2022.
“Kita semakin mendekatkan diri pada capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 yang ditargetkan pemerintah sebesar 12 persen atau sekitar 61 kabupaten/kota rentan rawan pangan,” ungkap Arief.
Arief menyampaikan bahwa FSVA telah menjadi bagian integral dari upaya transformasi dan merupakan sarana penyediaan data dan informasi terkini mengenai kondisi pangan dan gizi di Indonesia.
“FSVA mendukung peran Bapanas dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan,” kata Arief.
Dalam konteks ketahanan pangan dan kemiskinan, Arief menegaskan bahwa keduanya saling terkait, dan upaya pengentasan kemiskinan akan berdampak nyata pada pengurangan masyarakat rawan pangan.
Berdasarkan hasil analisis FSVA dan PoU, Arief menyebut bahwa angka PoU tahun 2023 mencapai 8,53 persen, menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar 10,21 persen. Angka kemiskinan (P0) juga mengalami penurunan dari 9,54 persen di tahun 2022 menjadi 9,36 persen.
“Angka ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” tambah Arief.
Dia menyebutkan bahwa Provinsi Papua memiliki PoU terbesar dengan angka 35,63 persen, sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan PoU terkecil yakni 2,17 persen.
Dalam rangka mendukung daerah rawan pangan, Arief menyebut beberapa upaya intervensi, termasuk bantuan pangan untuk daerah rawan pangan berdasarkan FSVA dan PoU, penyaluran bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat, dan bantuan penanganan stunting berupa telur dan daging ayam untuk keluarga risiko stunting.
Komentar