Jakarta-BP: DPP PDI Perjuangan keberatan soal usul biaya saksi Pemilu 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut anggaran negara tidak memungkinkan untuk membayar saksi. Hasto lebih setuju APBN digunakan untuk recovery bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah.
“Jadi jangan bebankan negara dengan kehidupan yang berlebihan. Lebih baik kini untuk restorasi bencana tersebut,” ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/10)
Hasto berharap usulan biaya saksi ditanggung APBN diurungkan. Dia menyarankan agar partai-partai memberlakukan ‘gotong royong’ bagi setiap kadernya.
“Tapi intinya kalau kita menjalankan proses demokrasi dengan baik maka tugas saksi itu akan lebih ringan,” ujarnya.
Selain itu, Hanto mengajak semua stakeholders untuk membangun Pemilu 2019 yang berperadaban. Dia juga mengimbau agar semua pihak menjauhi kecurangan.
“Kemudian mari kita sama sama untuk membangun pemilu yang berperadaban, yang menempatkan rakyat sebagai yang tertinggi, yang tidak ada kecurangan,” pungkasnya.
(Akurat) BP/JP
Komentar