Medan-BP: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai persoalan yang terjadi di Pilkada 2020 masih sama dengan Pilkada sebelumnya. Politik uang (money politic) dan permainan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih marak.
Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan, selain dua masalah tersebut, aturan regulasi tumpang tindih untuk persyaratan calon kepala daerah diperkirakan masih terjadi di Pilkada tahun depan.
Kemudian, sambungnya, permasalahan persiapan anggaran serta demokratisasi partai-partai politik dalam mencalonkan para kepala daerahnya.
“Tantangannya secara umum masih sama dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Soal persiapan regulasi, persiapan anggaran, dan juga soal demokratisasi parpol dalam pencalonan,” ujar Fadli saat seperti dilansir Okezone, Senin (16/12/2019).
Fadli juga memprediksi politik uang masih akan marak terjadi di Pilkada 2020. Tak hanya itu, kata Fadli, Perludem juga menyoroti integritas dan akuntabilitas dana kampanye para calon kepala daerah.
“Politik uang juga masih jadi soal, termasuk juga integritas dan akuntabilitas dana kampanye,” ungkapnya.
Kemudian isu SARA diperkirakan masih akan dimainkan dalam Pilkada 2020. Isu SARA dan politik identitas sangat kental terjadi di Pilpres 2019 dan diperkirakan tetap merembet ke Pilkada tahun depan.
Untuk menekan hal itu, maka Fadli meminta agar pihak-pihak terkait di Pilkada 2020 memperhatikan narasi-narasi kampanye di media sosial.
“Konten negatif terhadap narasi kampanye harus lebih postifif. Perdebatan kampanye mesti lebih produktif,” ucapnya.(red)
Komentar