Jakarta-BP: Rencana Presiden Joko Widodo mengucurkan dana kelurahan pada Januari 2019 sebesar Rp 3 triliun, menuai pertentangan dari parpol oposisi. Mereka menilai kebijakan itu dimanfaatkan untuk kepentingan Jokowi di Pilpres 2019.
Politikus PDIP Arteria Dahlan heran dengan tudingan tersebut. Pasalnya, kebijakan ini berasal dari keluhan para wali kota yang memang membutuhkan dana untuk pembangunan di kelurahan.
“Dana kelurahan itu yang untung masyarakat, jadi analisanya enggak usah terlalu panjang, dialognya enggak usah dibangun dengan terlalu nyinyir. Logikanya kan sederhana, dana langsung masuk rekening kas kelurahan, digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” papar Arteria, Senin (22/10).
Arteria yang pernah duduk di komisi II DPR mengatakan dana kelurahan sudah lama dimohonkan oleh Asosiasi Wali Kota Se-Indonesi. Alasannya, minimnya biaya operasional daerah untuk pelayanan publik di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.
“Saya yang turut memperjuangkan, dan alhamdulillah disambut baik oleh Pemerintah, oleh Pak Tjahjo Mendagri, dan tahun 2019 insyaallah bisa terealisasikan ‘kontan’ di saat periode Pertama Pak Jowoki menjabat presiden. Harusnya diapresiasi, didukung, bukan sebaliknya.
Arteria menyebut, meski kelurahan berada di perkotaan, namun tidak semua punya kemampuan untuk membangun daerah masing-masing. Dia menyebutnya jangan melihat kelurahan seperti kelurahan di Jakarta.
“Banyak juga kelurahan yang di kota-kota yang masih butuh perhatian khusus,” terangnya.
Menurutnya, tahun ini memang tahun politik, namun lebih baik diisi dengan adu ide ketimbang membangun prasangka. “Seandainya berhasil rakyat tahunya lurahnya hebat, wali kotanya hebat, rakyat enggak tahu itu karena presidennya yang hebat,” kata Arteria.
“Lantas bagaimana pula caranya kok sampai dikaitkan ke Pilpres? Ke Pak Jokowi? Wong wali kotanya saja belum tentu wali kotanya berasal dari partai pengusung Pak Jokowi,” pungkasnya.
(Kumparan) BP/JP
Komentar