PPN dan Kebijakan Baru Prabowo: Pengumuman Senin Depan

6 bulan yang lalu •

Medan, HarianBatakpos.com – Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menteri untuk membahas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinanti-nanti. Kebijakan ini dijadwalkan akan diumumkan pada Senin, 16 Desember 2024, pukul 10 pagi.

Pertemuan tersebut melibatkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani.

“Ini akan dimatangkan lagi dan perhitungan akan difinalisasi serta diumumkan hari Senin jam 10,” ungkap Airlangga Hartarto usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) , dikutip dari CNBC Indonesia.

Baca Juga : Aksi Protes Imigrasi di New York Berujung Ricuh

Tarif Khusus dan Kebijakan Perekonomian Baru.Selain membahas Pajak Pertambahan Nilai, rapat kabinet juga menyinggung sederet kebijakan ekonomi yang akan diumumkan secara bersamaan.

Landasan hukum yang digunakan mencakup Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, yang akan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Airlangga, kebijakan baru terkait PPN kemungkinan besar akan mencakup tarif khusus untuk sektor tertentu. Namun, ia memastikan bahwa bahan pokok penting tidak akan dikenakan PPN. “Yang penting kan bahan pokok penting itu tidak kena PPN,” jelas Airlangga.

Pentingnya Keputusan Ini Bagi Ekonomi Nasional. Kebijakan yang akan diumumkan pada 16 Desember ini diharapkan dapat memberikan arah baru bagi perekonomian nasional. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan pro-rakyat.

Baca Juga : Kebijakan Menko Yusril: Hambali Dilarang Masuk Indonesia

Dengan kehadiran tiga tokoh kunci dalam rapat ini – Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Rosan Roeslani – masyarakat menaruh harapan besar bahwa kebijakan ini tidak hanya akan menciptakan stabilitas, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi berbagai sektor ekonomi.

Keputusan mengenai Pajak Pertambahan Nilai akan menjadi sorotan utama pada pengumuman Senin depan. Rakyat Indonesia berharap kebijakan ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas, terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan meningkatkan daya beli.