Jakarta, harianbatakpos.com – Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengambil langkah penting dalam menyelesaikan sengketa wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) terkait kepemilikan empat pulau. Dalam rapat virtual yang digelar dari luar negeri, Prabowo menerima laporan langsung dari kementerian dan lembaga terkait yang menyatakan bahwa empat pulau resmi menjadi bagian dari wilayah administratif Aceh.
Sengketa wilayah ini melibatkan Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Polemik tersebut sempat memanas setelah adanya penetapan status baru dari pemerintah pusat, yang akhirnya ditegaskan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan integritas NKRI.
“Dilaporkan bahwa saudara-saudara sudah bertemu untuk membahas masalah yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan ke saya,” ujar Presiden Prabowo dalam rapat virtual, seperti dikutip dari Metro Hari Ini, Metro TV, Selasa, 17 Juni 2025.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian menyampaikan bahwa telah ditemukan dokumen otentik berupa keputusan lama dari Menteri Dalam Negeri. Dokumen tersebut memuat kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut saat itu, yaitu Raja Inal Siregar, yang menyatakan keempat pulau tersebut berada dalam wilayah Aceh.
“Berdasarkan temuan dokumen asli, kita sepakat bahwa dua gubernur akan memperbarui perjanjian tentang empat pulau yang masuk wilayah Aceh. Selanjutnya, masyarakat akan diberi penjelasan resmi,” ujar Dasco dalam rapat tersebut.
Presiden Prabowo menyambut baik laporan ini dan menegaskan pentingnya menjaga komunikasi publik agar tidak terjadi lagi polemik. Ia juga menyebut bahwa kestabilan nasional sangat penting, apalagi di tengah kemajuan ekonomi dan pertanian yang sedang berlangsung di Indonesia.
“Saya kira prinsip kita satu negara, NKRI, itu harus jadi pegangan. Kalau sudah ada pemahaman bersama, segera umumkan ke masyarakat agar tidak ada polemik lagi,” ucap Prabowo.
Penyelesaian konflik Sumut dan Aceh terkait empat pulau ini diharapkan menjadi titik terang dalam menjaga keharmonisan antarwilayah di Indonesia. Pemerintah pusat meminta seluruh pihak untuk menghormati keputusan dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp:
👉 https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar