Jakarta, HarianBatakpos.com – UU TNI menjadi sorotan publik usai revisinya dilakukan dalam waktu cepat, memunculkan kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI. Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara untuk meluruskan isu tersebut. Dalam wawancara eksklusif bersama pimpinan redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), Prabowo menegaskan bahwa revisi UU TNI semata-mata hanya memperpanjang usia pensiun perwira tinggi, bukan mengembalikan dwifungsi TNI seperti masa Orde Baru.
Menurut Prabowo, pembahasan UU TNI ini dilakukan secara terbatas dan tidak bertujuan memperluas peran militer ke ranah sipil. “Inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi,” kata Prabowo dilansir dalam tayangan YouTube Harian Kompas, Selasa (8/4/2025). Ia pun menepis keras dugaan publik soal kembalinya militerisme. “Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Nonsense itu,” tegasnya.
Presiden menyebut bahwa selama ini, pimpinan TNI di tiga matra hanya menjabat dalam waktu singkat, bahkan ada yang hanya satu tahun. Hal ini menurutnya menghambat pembenahan organisasi TNI. Dengan adanya revisi UU TNI, usia pensiun perwira tinggi dapat diperpanjang untuk menjamin kesinambungan dan stabilitas kepemimpinan di tubuh militer.
Di tengah diskusi publik soal UU TNI, Prabowo kembali menegaskan bahwa tidak ada pasal yang mengarah pada kembalinya praktik dwifungsi ABRI. Bahkan jika ada personel TNI yang ditugaskan di luar instansi yang diatur UU, seperti Badan Intelijen Negara, BNPB, atau Kejaksaan Agung, mereka tetap wajib pensiun dini. “Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil (di luar ketentuan UU) pensiun dini,” ujarnya.
Isu militerisme juga kembali mencuat setelah revisi UU TNI disahkan. Namun Prabowo mempertanyakan kekhawatiran tersebut. Ia mengajak publik untuk berpikir secara objektif. “Lembaga apa yang paling dipercaya rakyat sekarang?” tanyanya kepada para pemimpin redaksi. Jawabannya adalah TNI, sesuai hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Januari 2025. Sebanyak 94,2 persen responden menyatakan TNI memiliki citra yang baik.
Kinerja TNI yang selalu hadir di tengah masyarakat, baik dalam penanggulangan bencana hingga pengamanan arus mudik, menjadi salah satu faktor utama tingginya kepercayaan publik. “Kita objektif saja. Rakyat itu masih percaya sama TNI. Karena apa? Karena mereka hadir di saat dibutuhkan,” lanjut Prabowo. Oleh karena itu, ia menegaskan kembali bahwa UU TNI yang telah direvisi tidak membuka peluang bagi kembalinya militer di ranah sipil.
Prabowo juga menjelaskan bahwa kembalinya TNI ke barak pasca reformasi adalah hasil dari kesadaran para pimpinan militer, termasuk dirinya. Ia menyebut sejumlah nama seperti Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Agus Wirahadikusumah sebagai tokoh penting dalam proses reformasi militer. “Saya yang dorong TNI kembali ke barak. Kita sadar waktu itu,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Presiden kembali menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menghidupkan dwifungsi TNI. “UU TNI itu non-issue. Enggak ada niat (dwifungsi),” pungkasnya. Dengan demikian, UU TNI tetap menegaskan bahwa peran TNI tetap profesional dan tunduk pada supremasi sipil, sesuai prinsip reformasi yang telah berjalan selama ini.
Komentar