Medan, HarianBatakpos.com – Gubernur Jakarta Pramono Anung meluapkan kemarahannya terkait gangguan layanan Bank DKI yang berlanjut sejak akhir Maret 2025. Dalam rapat terbatas bersama Direksi Bank DKI, Pramono menyatakan, “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, karena ini sudah keterlaluan.” Pernyataan ini mencerminkan kekecewaannya terhadap pelayanan yang tidak memadai, yang berdampak pada banyak nasabah.
Gangguan Layanan Bank DKI: Sebuah Tinjauan
Kemarahan Pramono dipicu oleh banyaknya keluhan masyarakat yang tidak bisa bertransaksi melalui layanan digital Bank DKI. Gangguan ini, yang terjadi pada saat yang sensitif seperti masa mudik dan Lebaran, menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen teknologi informasi bank. Pramono menilai bahwa pembenahan perlu dilakukan segera untuk menghindari dampak lebih lanjut, dikutip dari kompas.com.
Sebagai langkah konkret, Pramono mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono. Ia menegaskan, “Jadi, untuk itu, saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang.” Ini menunjukkan komitmen Pramono untuk meningkatkan kualitas layanan.
Tindakan Lanjutan dan Harapan untuk Perbaikan
Pramono juga memperingatkan seluruh jajaran Pemprov Jakarta agar tidak mengintervensi proses hukum dan investigasi yang akan dilakukan. Ia ingin penanganan masalah ini berlangsung secara profesional dan transparan. “Tidak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama Pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini,” tegasnya.
Meskipun demikian, Pramono memastikan bahwa dana nasabah tetap aman. Ia berharap gangguan sistem ini menjadi yang terakhir dan mendorong Bank DKI untuk segera berbenah. “(gangguan layanan) ini yang terakhir. Tidak boleh lagi ada kejadian keempat,” ungkapnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, Pramono berharap Bank DKI dapat melakukan penawaran saham perdana (IPO) dalam enam bulan ke depan, untuk membangun kembali kepercayaan publik.
Komentar