Batang, HarianBatakpos.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (20/3) untuk meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengonfirmasi agenda tersebut dalam keterangannya kepada media.
KEK Industropolis Batang merupakan hasil transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Sebelumnya, KITB ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Industri Terpadu Batang yang dikeluarkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Perubahan dari KITB menjadi KEK bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar,” ujar Yusuf. Pemerintah menargetkan investasi di KEK Industropolis Batang mencapai Rp75,8 triliun dalam lima tahun ke depan, dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 58.145 orang.
Kawasan ini akan menjadi pusat industri manufaktur, logistik, dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. KEK Industropolis Batang juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Pada medio Juni 2022, Bahlil Lahadalia yang saat itu menjabat sebagai Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bagaimana kawasan ini awalnya merupakan hutan karet di Kabupaten Batang. Jokowi bahkan sempat mengunjungi kawasan tersebut dengan motor sebelum akhirnya menetapkan lokasi ini sebagai kawasan industri untuk mengantisipasi dampak perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Pada 30 Juni 2022, Jokowi melakukan groundbreaking pertama untuk pembangunan kawasan ini.
Kunjungan Prabowo ke Jawa Tengah juga bertepatan dengan agenda DPR yang akan mengesahkan RUU tentang TNI dalam rapat paripurna pukul 10.00 WIB. Revisi UU TNI yang tengah dibahas pemerintah dan DPR menuai kontroversi karena dianggap dapat menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. Proses pembahasannya pun dinilai tidak transparan dan terkesan terburu-buru.
Ketentuan dalam revisi UU TNI yang memungkinkan prajurit aktif menduduki lebih banyak posisi di kementerian/lembaga pemerintah memicu kekhawatiran berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai aturan ini dapat mengancam reformasi TNI yang selama ini dijaga pascareformasi 1998.
Komentar