Jakarta, harianbatakpos.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi Chromebook terkait proyek pengadaan laptop pendidikan berbasis Chrome OS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Salah satu yang mengejutkan publik adalah penetapan Ibrahim Arief, mantan Vice President Bukalapak yang turut serta dalam program digitalisasi pendidikan nasional era Nadiem Makarim.
Kasus ini mencuat saat proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dilakukan pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Proyek tersebut diklaim untuk mendukung transformasi digital di sektor pendidikan, namun justru menjadi ladang tindak pidana korupsi. Chromebook, yang awalnya dianggap solusi efisien, ternyata dipaksakan penggunaannya ke wilayah 3T yang minim koneksi internet, hingga akhirnya merugikan keuangan negara.
Profil dan Latar Belakang Ibrahim Arief
Ibrahim Arief atau akrab disapa Ibam, dikenal luas di dunia startup Indonesia. Sebelum masuk ke ranah pemerintahan, Ibrahim pernah menjabat sebagai Vice President Bukalapak, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Setelah meninggalkan dunia startup, ia terlibat aktif dalam proyek digital Kemendikbudristek melalui GovTech Edu.
Mengutip profil LinkedIn miliknya, Ibrahim menamatkan pendidikan SMA di SMAN 8 Jakarta. Ia meraih gelar sarjana di bidang Informatika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2003–2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 melalui program Erasmus Mundus di University of Eastern Finland (2009–2011), dengan fokus pada Computer Vision dan Media Technology. Ia sempat menempuh studi doktoral di Høgskolen i Gjøvik, Norwegia, namun tidak diselesaikan.
Peran Ibrahim dalam Proyek Chromebook
Sebagai bagian dari GovTech Edu, Ibrahim memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Namun, Kejaksaan Agung menyebut bahwa Ibrahim bersama tiga tersangka lainnya diduga menyalahgunakan wewenang dengan merekayasa petunjuk teknis agar hanya mengarah pada penggunaan Chromebook.
“Para tersangka membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarahkan ke produk tertentu, yaitu Chrome OS, dalam pengadaan TIK tahun 2020–2022. Padahal, dari hasil uji coba di 2019, Chromebook tidak cocok untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dikutip dari detiknews.
Akibat pemaksaan penggunaan laptop Chromebook di wilayah minim infrastruktur digital, tujuan utama pengadaan laptop pendidikan justru gagal tercapai. Chromebook memang ringan dan terjangkau, namun sangat tergantung pada koneksi internet yang stabil—suatu kondisi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk update berita resmi lainnya, ikuti saluran harianbatakpos.com di WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar