Jakarta, harianbatakpos.com – Kasus korupsi EDC BRI menyeret nama Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk, Indra Utoyo. Ia resmi dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek pengadaan ribuan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
Pencegahan ke luar negeri terhadap Indra Utoyo dilakukan bersama 13 orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan EDC BRI yang berlangsung dalam periode 2020 hingga 2024. Nilai proyek tersebut mencapai Rp 2,1 triliun, dan diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 700 miliar.
“Dalam perkara ini, hitungan dari tim penyidik KPK menunjukkan kerugian negara sekitar Rp 700 miliar atau sekitar 30 persen dari nilai anggaran,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Indra Utoyo merupakan eksekutif senior yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Allo Bank. Sebelum menempati posisi puncak di Allo Bank, ia pernah menjabat sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi di BRI—lembaga yang kini tengah disorot karena kasus korupsi EDC.
Profil Indra Utoyo menunjukkan rekam jejak panjang di dunia teknologi dan perbankan. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat, 17 Februari 1962. Pendidikan formalnya dimulai dari Teknik Telekomunikasi ITB (1985), lalu meraih gelar Master di Imperial College, University of London, dan menyelesaikan program Doktor Manajemen Strategik di Universitas Indonesia (2019).
Kariernya dimulai sebagai Avionic Engineer di PT IPTN, dilanjutkan di Perum Telekomunikasi, kemudian PT Telkom Indonesia selama 27 tahun, sebelum masuk ke BRI dan akhirnya Allo Bank. Penunjukannya sebagai Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 19 Mei 2022 dan efektif menjabat sejak 9 Juni 2022.
Nama-nama lain yang turut dicegah bersama Indra Utoyo adalah CBH, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, ELV, NI, RSK, dan SRD. KPK terus mendalami peran masing-masing pihak dalam kasus korupsi EDC BRI ini.
Dengan nilai kerugian negara yang cukup besar, kasus ini menjadi perhatian publik. KPK menyatakan akan terus mendalami aliran dana dan dugaan praktik korupsi lainnya dalam pengadaan mesin EDC di lingkungan BRI.
Ikuti berita terkini dari saluran resmi harianbatakpos.com di WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar