Medan, HarianBatakpos.com – Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menjadi sorotan setelah memecat tiga kepala dinas sekaligus karena terlibat kasus pungutan liar (pungli). Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan aturan dan memastikan pemerintahan yang bersih di Tapanuli Tengah.
Tiga pejabat yang dicopot dari jabatannya adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
“Ya, mereka sudah didemosi (dicopot), sesuai dengan tingkatannya,” ujar Masinton saat diwawancarai di acara buka bersama DPD PDIP Sumut di Hotel Grand Mercure, Medan, Sabtu (15/3/2025) malam, seperti dikutip dari Kompas.com.
Meskipun belum memerinci identitas ketiga kepala dinas yang dicopot maupun jumlah pungli yang dilakukan, Masinton menegaskan bahwa keputusan ini berdasarkan hasil investigasi Inspektorat.
“Ada pelanggaran dalam penerimaan tenaga honorer. Sejak terbitnya Permendagri, pemerintah daerah tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer, tetapi tetap dilakukan, bahkan dengan pengutipan sejumlah uang dari calon honorer. Oleh karena itu, kami berikan sanksi sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat,” tegasnya.
Masinton menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan di Tapanuli Tengah berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Kami ingin semua perangkat daerah bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Masinton Pasaribu, yang merupakan politikus dari PDIP, memenangkan Pilkada Tapanuli Tengah 2024 bersama pasangannya, Mahfud Efendi. Keberhasilannya mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya ia tidak pernah masuk dalam bursa kandidat kuat.
Hal ini cukup mengejutkan mengingat PDIP hanya memiliki 4 kursi di DPRD, jauh dari ambang batas minimal 7 kursi untuk mengusung calon sendiri.
Profil Masinton Pasaribu
Mengutip Tribun-Medan.com, Masinton Pasaribu lahir di Sibolga pada 11 Februari 1971. Ia terpilih sebagai Bupati Tapanuli Tengah untuk periode 2025-2030 setelah memenangkan Pilkada Serentak 2024.
Sebelum menjadi bupati, Masinton menjabat sebagai anggota DPR RI dari 2014 hingga 2024, mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta II. Selama di DPR, ia berkiprah sebagai kader PDIP dan bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
Masinton mengawali kariernya sebagai tenaga kerja lepas di Pelabuhan Belawan setelah lulus SMA. Tak lama kemudian, ia melanjutkan pendidikan hukum di Jakarta dan lulus pada tahun 2003.
Selama kuliah, ia dikenal aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru. Bahkan, dikutip dari WartaKotalive.com, ia ikut serta dalam aksi unjuk rasa tahun 1998 yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Soeharto.
Setelah lulus, Masinton aktif dalam gerakan buruh dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Pada tahun 2004, ia bergabung dengan PDIP dan turut mendirikan Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), sayap organisasi PDIP yang memperjuangkan demokrasi dan hak rakyat.
Komentar