Medan, HarianBatakpos.com – Andi Amran Sulaiman kembali mengemban tugas sebagai Menteri Pertanian (Mentan) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto. Nama Andi Amran Sulaiman sudah tak asing lagi di Kementerian Pertanian, mengingat dirinya pernah menjabat sebagai Mentan pada periode 2014-2019 pada era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 25 Oktober 2023, Andi Amran Sulaiman kembali dipanggil untuk mengisi posisi Mentan setelah menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Sebelum menempati jabatan menteri, Andi Amran Sulaiman yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968, pernah menjadi pemimpin Tiran Group, sebuah perusahaan konglomerat yang berpusat di Makassar. Sebagai pejabat negara, Andi Amran Sulaiman tercatat telah melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang berada di bawah wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN ini menjadi langkah transparansi untuk memastikan bahwa pejabat negara bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Berdasarkan laporan LHKPN yang disampaikan pada 31 Maret 2024 untuk periode 2023, harta kekayaan total Andi Amran Sulaiman tercatat senilai Rp1.196.888.974.071. Harta ini terdiri dari berbagai aset seperti tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, dan setara kas. Adapun rincian harta kekayaan Andi Amran Sulaiman di LHKPN adalah sebagai berikut:
-
Tanah dan bangunan: total senilai Rp282.293.170.250, dengan kepemilikan tanah di Makassar dan Gowa, termasuk beberapa lahan besar di kawasan tersebut.
-
Alat transportasi dan mesin: senilai Rp15.964.760.000, termasuk kendaraan mewah seperti Hummer Jeep dan Mercedes Benz Maybach S-Class.
-
Harta bergerak lainnya: senilai Rp2.814.812.500.
-
Surat berharga: senilai Rp828.291.500.000.
-
Kas dan setara kas: senilai Rp304.732.916.609.
-
Harta lainnya: senilai Rp38.520.100.
Namun, Andi Amran Sulaiman juga memiliki hutang sebesar Rp237.246.705.388, yang menyebabkan total harta kekayaannya menyusut menjadi Rp1.196.888.974.071.
Pentingnya laporan LHKPN ini menjadi langkah signifikan dalam memastikan bahwa para pejabat negara tetap menjaga integritas dan transparansi. Harta kekayaan yang dilaporkan memberi gambaran yang jelas mengenai kekayaan pejabat publik dan membantu menjaga akuntabilitas di sektor pemerintahan.
Komentar