Jakarta, HarianBatakpos.com – Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., yang lahir pada 5 Februari 1956, kini telah berusia 68 tahun. Yusril merupakan seorang advokat dan akademisi terkemuka di bidang hukum tata negara. Selain itu, ia juga dikenal sebagai politikus dan salah satu tokoh pemikir serta intelektual Indonesia yang berpengaruh dalam perkembangan hukum dan politik.
Yusril saat ini menjabat sebagai Ketua tim hukum untuk mewakili Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran.
Sebelumnya, Yusril telah mengemban tiga kali jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Yusril ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di era Presiden Megawati (2001-2004), ia juga dipercaya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007), Yusril menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Presiden RI menganugerahi Yusril dengan tanda jasa Bintang Bhayangkara Utama (2004) dan Bintang Mahaputra Adipradana (2015).
Yusril pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Ia juga menjabat sebagai anggota DPR/MPR dan selanjutnya menduduki posisi penting lainnya, termasuk Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, serta Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Selain itu, Yusril aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat internasional, termasuk ASEAN, AALCO, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Ia pernah menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika II di Jakarta.
Diketahui, Yusril beberapa kali memimpin delegasi Republik Indonesia dalam persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas dan mensahkan berbagai Konvensi Internasional, termasuk UN Convention on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Convention Against Corruption di Markas PBB di New York. Yusril juga pernah menjabat sebagai Presiden dari Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) yang bermarkas di New Delhi, India.
Dalam dunia politik, Yusril ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang ketika partai itu berdiri pada awal Reformasi pada tanggal 17 Juli 1998. Pada 26 April 2015, ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB di Puncak, Jawa Barat. Ia terpilih secara aklamasi dalam Muktamar V PBB yang diadakan di Tanjungpandan, Belitung pada tahun 2020.
Dalam bidang pendidikan, Yusril meneruskan tradisi kecendikiawanan Melayu dari keluarganya yang mendalami filsafat, agama, hukum, seni, dan kesusasteraan. Setelah menamatkan SMA Perguruan Islam Belitung, Yusril melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Tata Negara dan Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya) Universitas Indonesia Jurusan Filsafat.
Yusril mendalami filsafat hingga jenjang S3 di Program Pascasarjana Filsafat FIB UI. Ia juga mengikuti program pascasarjana bidang filsafat pada Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of the Punjab di Lahore, Pakistan, dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik dari Universiti Sains Malaysia di Penang, Malaysia (1993). Ia dikukuhkan menjadi Guru Besar (Profesor) Hukum Tata Negara Universitas Indonesia pada tahun 1998.
Komentar