Jakarta – BP: PT Kereta Api Indonesia (KAI) memutuskan untuk tidak menyetorkan dividen kepada negara selama periode 2021-2023, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikenal sebagai Whoosh. Keputusan ini menuai kontroversi dan kritik keras dari sejumlah pihak, termasuk eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu.
Said Didu menyoroti bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mewujudkan ambisi pribadi Presiden Jokowi. Menurutnya, BUMN dijadikan sebagai tumbal untuk mencapai tujuan infrastruktur yang besar namun mengorbankan kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan plat merah.
“Kebijakan ini jelas menunjukkan bahwa BUMN diperlakukan sebagai alat untuk mewujudkan ambisi politik tertentu, tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi jangka panjangnya,” tegas Said Didu dalam pernyataannya.
Proyek-proyek besar seperti jalan tol dan kereta cepat, yang digalakkan di era pemerintahan Jokowi, disebut-sebut telah memaksa BUMN konstruksi untuk menanggung kerugian yang signifikan. Said Didu mengungkapkan bahwa empat perusahaan BUMN konstruksi terpaksa merugi hingga mencapai Rp300 triliun karena keterlibatan mereka dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI, Salusra Wijaya, menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak membayar dividen tersebut merupakan bagian dari arahan Komite Kereta Cepat yang melibatkan beberapa kementerian terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Menteri BUMN.
Kontroversi ini semakin memanaskan suasana politik di Indonesia, di mana kebijakan infrastruktur besar-besaran menjadi pusat perdebatan tentang pengorbanan BUMN untuk mencapai ambisi politik tertentu.
Komentar