Gempa Dahsyat Rusia Picu Tsunami dan Kerusakan Bangunan di Kepulauan Kuril | Gelombang Tsunami Ancam Pesisir China Timur Usai Gempa Dahsyat Rusia | BNPB Imbau Warga di 6 Provinsi Waspadai Tsunami, Pantai Harus Dikosongkan | Tsunami Hantam Hokkaido Jepang Akibat Gempa M8,7 di Kamchatka Rusia | Walikota Rico Waas Turun Langsung Pemberian Makan Bergizi Gratis di SMPN 20 |

Nasional

Beranda » Berita » Puan Maharani: DPR Berkomitmen Menindaklanjuti Masalah MinyaKita yang Disunat

Puan Maharani: DPR Berkomitmen Menindaklanjuti Masalah MinyaKita yang Disunat

5 bulan yang lalu •

Medan, HarianBatakpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana untuk menyelidiki lebih dalam mengenai temuan bahwa produk MinyaKita mengalami pengurangan isi, sehingga tidak sesuai dengan takaran yang ditentukan. Ketua DPR, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masyarakat menerima produk berkualitas dan terjangkau. Penyelidikan ini mencerminkan komitmen DPR dalam melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.

Tindakan DPR dalam Mengatasi Isu MinyaKita

Dalam pernyataannya, Puan Maharani menekankan pentingnya koordinasi dengan komisi terkait untuk menanyakan kepada pemerintah serta pihak produsen mengenai temuan ini. “Ya terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung,” ujar Puan. Hal ini menunjukkan bahwa DPR tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang merugikan masyarakat.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, juga menemukan bahwa tiga perusahaan produsen MinyaKita melanggar ketentuan dengan mengemas minyak goreng yang volumenya tidak sesuai. “Minyak goreng yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter,” jelasnya. Pelanggaran ini sangat serius, mengingat situasi kebutuhan bahan pokok menjelang bulan Ramadhan, dikutip dari kompas.com.

Baca Juga : Logo HUT ke-80 RI Resmi Dirilis: Simbol Persatuan dan Kemajuan Indonesia

Pengawasan yang Diperlukan untuk Melindungi Konsumen

Praktik tidak adil seperti ini tentunya merugikan masyarakat, terutama di saat kebutuhan pangan meningkat. Amran menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng agar kejadian serupa tidak terulang. “Kita tidak boleh membiarkan praktik semacam ini terus terjadi,” tegasnya. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Satgas Pangan dan Bareskrim Polri untuk menindak pelanggaran yang terjadi.

Mengakhiri isu ini, tindakan DPR dan pemerintah dalam menyelidiki pengurangan isi MinyaKita adalah langkah penting untuk melindungi konsumen. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan masyarakat dapat menerima produk yang sesuai dengan yang dijanjikan.