Jakarta, HarianBatakpos.com – Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempraktikkan politik kotor kekuasaan dalam rangka mengamankan posisinya dan dinastinya melalui reshuffle kabinet yang dilaksanakan hari ini. Menurut Deddy, tindakan Jokowi ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan kepentingan politik pribadi dan keluarganya, tetapi juga sebagai langkah strategis menghadapi peta politik nasional yang akan datang.
Dalam perombakan kabinet yang terjadi hari ini, salah satu yang terkena imbas adalah kader PDI-P, Yasonna Laoly, yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. “Secara umum, saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya,” ujar Deddy dalam keterangan resminya, Senin (19/8/2024).
Deddy menyoroti bahwa tidak ada alasan etis, substansial, maupun teknis-birokratis yang jelas di balik reshuffle ini, terutama mengingat masa jabatan Jokowi yang tinggal dua bulan lagi. Ia juga menduga bahwa Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan.
Lebih lanjut, anggota DPR Fraksi PDI-P ini mengungkapkan bahwa penggantian Menkumham Yasona Laoly dengan Supratman Andi Agtas adalah bagian dari agenda politik yang lebih besar, khususnya untuk meloloskan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Deddy menjelaskan bahwa langkah ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, memperkuat posisi Partai Golkar yang sudah berada di bawah kendali Jokowi; kedua, mempermudah Jokowi dalam mengatur peta politik nasional dan daerah; dan ketiga, membagi-bagi jabatan di internal Partai Golkar untuk meredam gejolak internal.
Selain itu, Deddy menuding bahwa reshuffle ini bertujuan untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan menggelar Kongres, Munas, atau Muktamar sebelum Pilkada. “Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan partai politik, sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” tambahnya.
Deddy juga menyoroti pergeseran Bahlil Lahadalia dari Menteri Investasi menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, ini adalah langkah Jokowi untuk menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain tambang yang ada di bawah kaki dinasti Presiden.
Kesimpulannya, reshuffle ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah politik kotor kekuasaan untuk menghadapi Prabowo dan melumpuhkan PDI-P, tetapi juga untuk menguasai sumber pendanaan politik di masa depan. “Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!” pungkas Deddy. (BP/NS)
Komentar