Surabaya-BP: Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur (Jatim)Saifullah Yusuf memprotes keras sebuah tayangan video yang viral di media sosial. Dalam video itu terlihat ratusan siswa yang mengenakan seraham Pramuka meneriakan jargon politik #2019GantiPresiden.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menilai kegiatan yang dilakukan para siswa beratribut pramuka di video itu telah mencoreng Gerakan Pramuka dengan kegiatan yang berunsur politik praktis.
“Kami prihatin ada suatu video yang sekarang viral melibatkan adik-adik Pramuka untuk kemudian diajak ke arus politik praktis, ini jelas merusak marwah pramuka sebagai lembaga pendidikan,” kata Gus Ipul, saat ditemui di Kantor Kwarda Jatim, di bilangan Kertajaya Indah, Surabaya, Senin, (15/10).
Dalam video berdurasi 35 detik yang itu terlihat ratusan siswa berartribut pramuka ditandu oleh beberapa orang dewasa mereka meneriakkan kalimat takbir dan seruan 2019 ganti presiden. Setidaknya tercatat, ada 6 kali kalimat takbir, dan 3 kali seruan 2019 ganti presiden yang mereka teriakkan.
Gus Ipul yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di pemilihan presiden (pilpres) 2019 itu mengaku video didapatkannya dari media sosial. Ia mengatakan tak tahu pasti di mana kegiatan itu dilakukan.
Ia pun meminta Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka untuk segera mengambil sikap tegas. Menurutnya jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan hal serupa akan kembali terjadi di dalam tubuh organisasi gerakan Pramuka. Ia tak ingin jika nantinya gerakan Pramuka malah semakin terjerumus di kubang politik praktis.
“Kami sudah menyampaikan ke Kwarnas dalam hal ini Kak Buwas (Budi Waseso) sebagai ketua terpilih untuk mengambil langkah tegas, agar apa yang terjadi di dalam video itu tidak liar kemudian ditiru oleh gugus depan lain,” kata kata Wakil Gubernur Jawa Timur ini.
Gus Ipul mengklaim jika kegiatan itu terjadi di Jatim, maka tindakan tegas seperti membekukan gugus depan yang melakukan kegiatan politik praktis semacam itu akan dilakukan. Wakil Gubernur Jatim itu berharap pihak yang membuat video juga mau bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi hukum.
Sementara itu, Wakil Ketua Kwarda Pramuka Jatim AR Purmadi mengatakan sebenarnya sudah ada aturan yang menjelaskan bahwa Pramuka merupakan organisasi pendidikan, yang tak boleh sekalipun bersentuhan dengan politik.
Purmadi menambahkan aturan itu berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2010, pasal 4 tentang Gerakan Pramuka, dikatakan bahwa Pramuka adalah organisasi pendidikan yang tugasnya membentuk karakter generasi muda Indonesia lewat kepramukaan.
Lewat kepramukaan maka manusia pancasila yang hebat secara intelektual dan spritual akan terbentuk. Selain itu, wawasan kebangsaan, keahlian, dan peduli lingkungan terhadap manusia pancasila itu juga akan terus meningkat
Maka, kata dia, siapapun tidak boleh menarik-narik gerakan Pramuka ke politik praktis. Bahkan ketika seorang pengurus hendak dilantik pun salah satu syaratnya adalah kesanggupan pengurus itu untuk tidak membawa aspirasi politik dari golongan manapun ke dalam Gerakan Pramuka.
“Karena tugas kita menyiapkan kader bangsa, soal nanti, ketika adik-adik sudah terjun ke masyarakat mau milih partai manapun itu urusan mereka,” kata dia.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi yang disampaikan Kwarnas Gerakan Pramuka terkait kemungkinan penyelidikan dan langkah hukum yang akan diambil atas video tersebut.
(CnnIndonesia) BP/JP
Komentar