Medan, HarianBatakpos.com – Dalam menghadapi tantangan keamanan laut yang semakin kompleks, Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus merekomendasikan pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia. Usulan ini, yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, bertujuan untuk mengoordinasi penegakan hukum dan operasi lain di lautan. Dengan satu regulasi tunggal dan integratif, diharapkan tata kelola keamanan laut dapat lebih efektif.
Pentingnya Pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia
Lodewijk menekankan bahwa untuk mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, pertama-tama perlu dirumuskan rancangan undang-undang tentang keamanan laut. “Ini kenapa? guna mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif tadi sesuai tema yang disampaikan kepada kami,” ujarnya. Tanpa landasan hukum yang jelas, upaya penegakan hukum di laut akan terhambat, dilansir dari CNN Indonesia.
Di sisi lain, pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia diharapkan dapat mengatasi permasalahan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang selama ini ada. Tercatat, terdapat 13 lembaga yang memiliki wewenang di laut, yang seringkali saling bersaing. “Ego sektoral masing-masing lembaga” menjadi penghambat utama dalam pengawasan laut Indonesia.
Membangun Sistem Keamanan yang Efektif
Lodewijk menjelaskan bahwa pelanggaran hukum di laut, termasuk ilegal fishing dan kejahatan lintas negara, semakin marak. “Artinya kita belum mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” tambahnya. Dengan adanya Sea and Coast Guard, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif.
Sebagai penutup, usulan pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keamanan laut. Dengan adanya kewenangan yang jelas, diharapkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dapat lebih baik, sehingga Indonesia dapat melindungi sumber daya alam dan warga negaranya di laut.
Komentar