Kapolres Padangsidimpuan Ajak Warga Manfaatkan Layanan Darurat Melalui Dua Jalur | Polsek Sumbul Sosialisasikan Bahaya PETI, Warga Dukung Jaga Lingkungan | Ketua Komisi VII DPR RI Turun ke Padangsidimpuan Bahas Ini dengan Kapolres dan Walikota | Viral! Penculikan di Belawan Minta Rp50 Juta: Tiga Pelaku Ditangkap, Anak Selamat | Tangis Pemuda yang Akan Jalani Masa Pendidikan Polri, Sedih Tinggalkan Nenek Sendiri di Rumah |

Daerah Nasional Peristiwa Sejarah Sosial

Beranda » Berita » Sejarah dan Dampak Surat Perintah 11 Maret dalam Politik Indonesia

Sejarah dan Dampak Surat Perintah 11 Maret dalam Politik Indonesia

Rabu, 14 Februari 2024 - •

Surat Perintah 11 Maret merupakan surat yang menjadi permulaan Orde Baru di IndonesiaSurat yang dikeluarkan pada tahun 1966 ini juga menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia, yang menggugah negara dari zaman Orde Lama menuju era Orde Baru.

Latar Belakang Surat Perintah 11 Maret

Surat Perintah 11 Maret dikeluarkan di tengah gejolak politik yang melanda Indonesia pada awal 1960-an. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai konflik politik dan ekonomi, yang mencapai puncaknya dengan pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto.

Pada tahun 1965, upaya kudeta yang gagal yang diduga dilakukan oleh anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) menyebabkan terjadinya pembunuhan massal yang dikenal sebagai Tragedi 1965. Keadaan ini memunculkan ketegangan politik yang sangat tinggi di antara pihak militer dan PKI.

Baca Juga : Menko Polkam Tegaskan Pengibaran Bendera One Piece Jelang 17 Agustus Bentuk Provokasi

Surat Perintah 11 Maret ini kemudian dikeluarkan dan berisi perintah tertulis dari Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang menyalahkan PKI sebagai dalang percobaan kudeta dan memerintahkan tindakan tegas terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Surat ini diumumkan pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Tertinggi ABRI.

Surat Perintah 11 Maret memberikan legitimasi bagi ABRI untuk melakukan pembersihan terhadap anggota PKI, baik secara politik maupun fisik. Hal ini menyebabkan gelombang penganiayaan, penangkapan, dan pembunuhan terhadap anggota PKI dan orang-orang yang diduga terlibat dengan ideologi komunis.

Dampak Surat Perintah 11 Maret

Dampak Surat Perintah 11 Maret cukup signifikan bagi Indonesia. Secara politik, peristiwa ini mengukuhkan kekuasaan Soeharto sebagai pemimpin baru Indonesia, yang kemudian mendirikan rezim otoriter yang dikenal sebagai Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, kebebasan berpendapat dan berorganisasi sangat dibatasi, dan oposisi politik ditindas secara sistematis.

Secara sosial, Surat Perintah 11 Maret menyebabkan terjadinya traumatisasi massal bagi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka dalam gelombang kekerasan dan penindasan yang terjadi selama periode itu. Jutaan orang diperkirakan menjadi korban pembunuhan dan penahanan tanpa proses hukum yang adil.

Dari segi ekonomi, Orde Baru yang muncul setelah Surat Perintah 11 Maret menciptakan stabilitas yang relatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kebijakan ekonomi yang otoriter dan korupsi yang meluas juga menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang signifikan di antara masyarakat Indonesia.

Surat Perintah 11 Maret adalah peristiwa bersejarah yang menandai transisi kekuasaan dari era Soekarno ke Soeharto di Indonesia. Meskipun di satu sisi memberikan stabilitas politik dan ekonomi, namun peristiwa ini juga meninggalkan luka yang dalam dalam sejarah Indonesia, terutama dalam hal hak asasi manusia dan demokrasi.