Tapsel-BP : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Sekdakab Tapsel) Parulian Nasution pimpin Apel Gabungan dalam rangka Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 di Pelataran Alun-alun Pasar Sipirok, Kamis (8/10-20).
Sekdakab Tapsel dalam arahannya menyampaikan Operasi Yustisi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya mematuhi Prokes agar semua terhindar dari Covid-19.
“Operasi Yustisi ini dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Tapsel. Seluruh pelanggar Prokes terutama yang tidak menggunakan Masker akan kita beri tindakan sangsi berupa Tegoran Lisan atau Tegoran Tertulis, Tegoran Sosial, penyitaan KTP untuk beberapa waktu paling lama 15 hari dan tidak diberikan layanan publik dalam waktu 30 hari,” ungkapnya.
Lanjut Sekdakab, tindakan tersebut sesuai Perbup Nomor 49 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Tapanuli Selatan.
“Sampaikan informasi ini sesuai dengan Anjuran Pemerintah, ini adalah peran kita bersama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara keseluruhan tanpa mengenal lelah,” ujar Parulian.
Ditambahkan Parulian, tim gabungan ini walaupun berbeda lembaga tapi hakikatnya adalah sama, bagaimana sinergitas untuk mencapai sebuah pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Menurutnya, kalau dilihat dilapangan cukup banyak masyarakat yang enggan memakai Masker, ini adalah tugas bersama untuk menyampaikan tentang betapa pentingnya memakai Masker, tukasnya.
Terakhir Sekdakab menyampaikan kepada seluruh peserta Apel Gabungan agar dalam melaksakan tugas dilapangan tetap humanis dan jangan ada keragu-raguan.
“Mari sama-sama kita berdo’a, supaya semua kegiatan kita ini mendapat Ridha dari Allah SWT.. Aamiin,” pungkasnya.
Turut hadir pada acara tersebut Asisten II Moh Said, Asisten III Ahmad Buchori Siregar, Kepala Satpol PP Zulkifli Harahap, Kadis BPBD Tapsel Ilham Suhardi, Sekretaris Perhubungan Akbar Tanjung, unsur TNI, Polri dan Kejaksaan. (BP/SP1)
Komentar