Jakarta, BP – Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai program makan siang gratis adalah investasi yang perlu dan penting. Hal ini diungkapkan Jeffrey Sachs, seorang ekonom ternama dan Advokat SDG di bawah Sekjen PBB.
“Program ini adalah ide yang sangat baik dan program perbaikan nutrisi yang efektif yang dilakukan oleh negara. Dijalankan mulai dari usia dini dan bekerjasama dengan program makan sekolah. Memang tidak murah tetapi ini adalah salah satu investasi yang memiliki dampak yang signifikan,” kata Sachs, dalam seminar publik bertajuk ‘Building a Sustainable Future Through Lifelong Learning and Skill Development’, dikutip Senin (8/7/2024).
Secara umum, menurut Sachs, program makan siang gratis menawarkan banyak manfaat. Pertama, meningkatkan akses gizi. Anak-anak dan ibu hamil yang mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur akan terhindar dari stunting dan kekurangan gizi, yang dapat berakibat pada perkembangan fisik dan mental yang terhambat. Kedua, mendukung proses belajar mengajar dan mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan.
Sebagai advokat SDG untuk Sekjen PBB, Sachs juga mengatakan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hadir sebagai kerangka kerja yang tepat untuk mengintegrasikan program-program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis. SDGs, dengan 17 tujuan, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang. Jika bicara mengenai integrasi program makan siang bergizi gratis dengan SDGs, misalnya, dapat mendorong pemenuhan Tujuan 2: Mengatasi Kelaparan dan Malnutrisi.
Sementara itu, SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dapat menjadi kerangka pemerintah sebagai landasan program untuk mendukung individu berkualitas yang memiliki skill bersaing dan siap menghadapi tantangan global.
Adapun, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat anggaran untuk program makan bergizi gratis bagi anak sekolah di Indonesia sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, pihaknya dapat menerima nilai anggaran yang merupakan hasil keputusan bersama antara Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dalam pertemuan terbatas bulan lalu.
“Banggar mengapresiasi keputusan itu, karena Rp 71 triliun itu masih masuk di dalam skema fiskal. Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergizi gratis itu tetap, fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan,” kata Said saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (1/7/2024).
Yang masih belum jelas, Said mengakui, ialah anggaran itu akan dikelola oleh lembaga apa. Ia mengatakan, opsinya ialah apakah masuk ke anggaran dana alokasi khusus (DAK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial, atau lembaga baru yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program itu.
“Karena itu juga menyangkut pendataan. Karena menyangkut ukuran gizinya, kan harus tidak hanya nasi, harus ada telur, harus ada ayam, harus ada daging,” ucap Said.
Komentar