Sumatera Selatan, BP – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Penetapan ini dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran akan potensi kebakaran yang meningkat di beberapa daerah, termasuk Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Musi Banyuasin (Muba). Menurut Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, penetapan status siaga darurat sudah mencukupi dengan adanya ketetapan dari tiga daerah tersebut sejak 13 Juni 2024 lalu.
Status siaga darurat ini akan berlaku efektif hingga 30 November 2024, mencakup periode sekitar 5,5 bulan. Namun, jika kondisi terus memburuk, status ini dapat ditingkatkan menjadi darurat karhutla.
“Saat ini, 9 kabupaten/kota di Sumsel sedang memproses untuk menetapkan status siaga darurat,” tambahnya.
Daerah-daerah yang saat ini bersiap menghadapi potensi kebakaran adalah Ogan Ilir (OI), Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Ogan Komering Ulu (OKU). Selain itu, OKU Timur, OKU Selatan, Musi Rawas, Musi Rawas Utara (Muratara), dan Lahat juga termasuk dalam daftar ini.
“Perkiraan keluarnya Surat Keputusan untuk daerah-daerah ini diharapkan segera,” katanya optimis.
Sudirman juga menekankan bahwa karhutla merupakan bencana yang hampir pasti terjadi setiap tahun di Sumsel dan beberapa wilayah lain di Sumatera. Oleh karena itu, penanganan dini seperti penetapan status siaga darurat ini sangat penting untuk memitigasi dampak buruk yang mungkin terjadi.
“Kami juga akan menggelar apel kesiapsiagaan karhutla dengan melibatkan seluruh instansi terkait, jadwalnya masih dalam proses penentuan,” ungkapnya.
Setelah penetapan status, BPBD Sumsel berencana untuk mengajukan penggunaan helikopter untuk patroli udara dan water bombing ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga akan digunakan jika diperlukan.
“Kami siap untuk menggunakan TMC apabila situasi membutuhkannya,” jelasnya.
Informasi dari BMKG menunjukkan bahwa puncak kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Ini menjadi periode kritis di mana beberapa wilayah di Sumsel akan membutuhkan perhatian khusus. Pada tahun 2023, misalnya, ada 12 daerah di Sumsel yang menjadi fokus penanganan karhutla.
“Dengan penetapan status siaga darurat secara dini, kami berharap dapat lebih siap mengantisipasi karhutla di Sumsel selama periode kritis ini,” pungkas Sudirman.
Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi Sumsel dan masyarakatnya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi setiap tahun.
Komentar