Medan, HarianBatakpos.com – Pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025, sejumlah siswa mengalami kegagalan untuk ikut serta akibat belum finalnya Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) di banyak sekolah. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan siswa, terutama di SMKN 1 Depok, yang melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes. Pengamat pendidikan, Edi Subkhan, menilai, permintaan maaf dari sekolah tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah ini.
Edi menekankan bahwa evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Dalam konteks ini, sekolah harus lebih proaktif dalam mengelola proses input data PDSS. “Sekolah tidak bisa hanya meminta maaf dan seolah masalah selesai,” ungkap Edi. Secara lebih mendalam, kepala sekolah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa semua data siswa terinput dengan benar dan tepat waktu, dilansir dari Kompas. com.
Pentingnya kontrol yang ketat antara dinas pendidikan dan sekolah juga diungkapkan. Edi merekomendasikan agar ada mekanisme yang memastikan bahwa jika ada masalah dalam input data, dapat segera ditangani. Selain itu, sistem integrasi data yang lebih baik harus diterapkan, agar proses validasi tidak menghambat partisipasi siswa dalam SNBP.
Keterlambatan input data dan masalah administratif bukanlah alasan yang dapat diterima untuk merugikan siswa yang telah berjuang selama bertahun-tahun. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, juga menggarisbawahi perlunya evaluasi sistem SNPMB untuk memastikan tidak ada siswa yang dirugikan akibat kendala administratif.
Permintaan maaf tidak akan mengubah kenyataan bahwa banyak siswa merasa terpinggirkan. Sekolah harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Dalam dunia pendidikan, keadilan dan transparansi harus menjadi prioritas utama.
Komentar